MAKASSAR, UNHAS.TV – Universitas Hasanuddin (Unhas) bersama The Asia Foundation sukses menggelar Workshop Publik Nasional tentang revisi Undang-Undang Pemilu di Unhas Hotel & Convention, Selasa (29/7/2025).
Acara ini melibatkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr Bima Arya Sugiarto dan berbagai elemen masyarakat untuk menjaring masukan demi sistem pemilu yang lebih adil dan representatif.
Workshop ini menjadi forum inklusif yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat sipil, pergerakan difabel Indonesia untuk kesetaraan, KPU, Bawaslu, partai politik, tenaga ahli DPRD, mahasiswa, dan akademisi dosen.
Kehadiran berbagai elemen ini mencerminkan komitmen untuk menyerap perspektif yang kaya dalam proses revisi regulasi kepemiluan.
Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi Unhas, Prof Dr Farida Patittingi SH MH, yang mewakili Rektor.
"Saya mewakili rektor membuka kegiatan tersebut, dan forumnya sangat representatif, ada Wamen Dagri dan Anggota DPR RI Taufan Pawe," ungkap Prof. Farida.
Ia juga menyoroti pentingnya rekomendasi hasil FGD yang telah dibacakan sebagai bahan diskusi untuk evaluasi dan perubahan sistem pemilu ke depan, "sehingga lahir sistem pemilu yang lebih adil dan representatif."
Sesi diskusi menampilkan para pembicara yang kompeten di bidangnya, yaitu Guru Besar Ilmu Politik FISIP Unhas Prof Muhammad Alhamid MSi yang juga Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI 2020-2022.
Kemudian Dekan FISIP Unhas Prof Dr Phil Sukri MSi dan Dosen Ilmu Politik Unhas Endang Sari SIP MSi. Endang juga bertugas membacakan hasil FGD Departemen Ilmu Politik terkait rekomendasi dan ide revisi regulasi kepemiluan. Sebagai moderator Dosen Fakultas Hukum Unhas Fajlurrahman Jurdi SH MH.
Sementara itu, jajaran penanggap yang hadir memberikan perspektif strategis, di antaranya Wamendagri Dr Bima Arya Sugiarto, Anggota Komisi 2 DPR RI, Dr H M Taufan Pawe SH MH, dan Koordinator Perencana Ahli Madya Maharani.
Turut hadir pula Hana Satriyo, Country Representative The Asia Foundation-Indonesia, sebagai perwakilan penyelenggara dan perwakilan Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik dan Demokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI.
Bima Arya mengapresiasi kolaborasi yang terjalin. "Proses revisi UU Pemilu ini sangat banyak sekali apabila berproses secara inklusif dengan menyerap semua masukan, kita perlu perspektif yang kaya," katanya.
Ia mengingatkan akan pentingnya tidak salah mengambil keputusan di fase krusial ini, mengingat Indonesia sedang menuju era Emas di mana demokrasi bisa bersanding dengan kesejahteraan.
"Dan saya mengapresiasi teman-teman Unhas berkolaborasi dengan berbagai pihak didorong juga oleh komunitas dan mahasiswa bisa membuka ruang diskusi ini," pungkas Wali Kota Bogor Periode 2014-2024 ini.
Workshop ini diharapkan dapat menjadi fondasi penting dalam menghasilkan usulan regulasi kepemiluan yang komprehensif dan akuntabel, sejalan dengan cita-cita demokrasi Indonesia yang lebih baik.
(Amina Rahma Ahmad / Unhas.TV)
