JAKARTA, UNHAS.TV - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan audit menyeluruh terhadap layanan kesehatan di Provinsi Papua, khususnya empat rumah sakit yang diduga menolak penanganan seorang ibu hamil bernama Irene Sokoy, yang akhirnya meninggal dunia bersama bayi dalam kandungannya.

Perintah ini disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Tragedi yang menimpa Irene, warga Kampung Hobong, Sentani, Kabupaten Jayapura, terjadi pada dini hari 17 November 2025. Korban yang sedang mengalami komplikasi kehamilan diduga ditolak oleh empat fasilitas kesehatan, yaitu RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura, dan RS Bhayangkara. 

Akibat keterlambatan penanganan, Irene dan bayinya dinyatakan meninggal dunia, memicu kemarahan publik atas buruknya sistem pelayanan kesehatan di wilayah timur Indonesia.

Pada rapat dengan Presiden Prabowo, Tito Karnavian melaporkan kronologi kejadian dan langsung menerima instruksi tegas untuk melakukan perbaikan segera. "Perintah Beliau untuk segera lakukan perbaikan audit. Dikumpulkan rumah sakit-rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di Dinas Kesehatan dan lain-lain, baik provinsi, kabupaten, dan juga yang swasta," ujar Tito Karnavian saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka.

Audit yang dimaksud tidak hanya terbatas pada empat rumah sakit tersebut, melainkan mencakup seluruh aspek pelayanan kesehatan di Papua. Tim gabungan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah dikerahkan ke Jayapura sejak Senin kemarin. 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memimpin tim untuk mengaudit aspek teknis medis, sementara Kemendagri fokus pada regulasi, termasuk Peraturan Bupati dan Peraturan Gubernur yang mengatur tanggung jawab rumah sakit daerah dan provinsi.Kemenkes menilai penolakan pasien ibu hamil seperti ini merupakan pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Kesehatan, yang bisa mengarah pada sanksi pidana bagi pihak rumah sakit. 

Juru Bicara Kemenkes, Widyawati, menegaskan bahwa rumah sakit wajib mengutamakan keselamatan pasien di atas prosedur administrasi. "Kami menyampaikan duka mendalam atas kehilangan ini dan akan investigasi mendalam untuk mencegah kasus serupa," katanya.

Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri telah meminta maaf secara pribadi dan atas nama pemerintah daerah melalui akun Instagram resminya (@matius_fakhiri

"Saya selaku pribadi dan Gubernur menyampaikan berbelasungkawa dan turut berduka yang mendalam atas kejadian kebodohan dari kami. Ini bukti nyata buruknya pelayanan kesehatan di Papua," tulis Fakhiri. 

Ia juga telah mengunjungi keluarga korban untuk memberikan bantuan langsung, atas arahan Mendagri.Presiden Prabowo menekankan agar semua pihak bergerak cepat mengidentifikasi akar masalah, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga koordinasi antarinstansi. 

"Kita tidak boleh biarkan rakyat kita menderita karena sistem yang gagal. Audit ini harus jadi momentum perubahan nyata di Papua," pesan Tito menyampaikan arahan Presiden.Kasus ini menjadi sorotan nasional, dengan pakar kesehatan menyoroti kegagalan sistem referral pasien dan kurangnya peralatan darurat di rumah sakit daerah. 

Pemerintah berjanji hasil audit akan diumumkan secara transparan dalam waktu dekat, dengan sanksi tegas bagi yang terbukti lalai. Masyarakat diimbau tetap waspada dan melaporkan kasus serupa melalui hotline Kemenkes di 119 ext. 9.(*)