MAKASSAR, UNHAS TV – Wacana Revisi UU Penyiaran semakin menguat utamanya dipicu oleh kenyataan akan adanya perubahan infrastruktur penyiaran dan dinamika industri media.

Isu pembatasan jumlah episode sinetron telah menciptakan diskursus pembicaraan yang intens. Di sisi lain, konten-konten media digital harus dilindungi regulasi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, muncul pertanyaan kritis tentang esensi peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang telah tergerus.

Dampak pergeseran kewenangan terhadap KPI menciptakan tantangan baru dalam menjaga keseimbangan antara pengawasan konten, kebebasan berekspresi, dan kepentingan publik.

Simak liputan selengkapnya di video berikut: