UNHAS.TV - Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sementara diblokir oleh Presiden Prabowo Subianto, memicu pro dan kontra di berbagai kalangan. Pemotongan anggaran ini membuat dana IKN di Kementerian PUPR turun dari Rp60,6 triliun menjadi Rp14,87 triliun, sementara anggaran Otoritas IKN juga dikabarkan terdampak. Akademisi Ilmu Politik Unhas, Ummi Suci Fathiya Bailussy, menilai keputusan ini sebagai strategi efisiensi anggaran untuk mendukung program unggulan lain, seperti makan bergizi gratis. Ia menekankan pentingnya pendekatan rasional dalam kebijakan pembangunan politik, terutama dalam pengelolaan 17 program prioritas Prabowo. Meskipun terjadi pemblokiran anggaran, pembangunan IKN tidak akan dihentikan sepenuhnya, karena pemerintah telah mengalokasikan Rp48,8 triliun untuk tahap kedua. DPR pun disebut mendukung langkah ini sebagai bentuk pengelolaan keuangan negara yang lebih rasional. Dosen Ilmu Politik Unhas ini mengimbau masyarakat agar tidak terkejut dengan penghentian sementara pembangunan IKN, karena setiap pemimpin memiliki strategi tertentu dalam mengelola anggaran negara. Sesuai target pemerintah, pemindahan ibu kota ke IKN di Kalimantan tetap dijadwalkan berlangsung pada 2028. Simak liputan lengkapnya dalam tayangan berikut ini: