Sementara itu, Bloomberg mencatat bahwa langkah ini dapat menjadi titik balik bagi Indonesia dalam mengelola aset strategisnya, namun tetap menekankan pentingnya akuntabilitas dan independensi dalam operasionalnya. Sorotan dari media global ini menjadi cermin yang mengingatkan bahwa dunia mengamati—dan menilai.

Pakar ekonomi dunia pun turut memberikan pandangannya. Daron Acemoglu, ekonom dari MIT yang dikenal dengan teorinya tentang institusi dan pembangunan ekonomi, mengingatkan bahwa keberhasilan sovereign wealth fund seperti Danantara sangat bergantung pada institusi yang kuat dan independen.

"Tanpa akuntabilitas yang jelas dan mekanisme pengawasan yang kuat, dana sebesar ini bisa menjadi alat bagi kelompok elite untuk memperkuat kekuasaannya, bukan untuk kepentingan rakyat," ujarnya. 

Sementara itu, Joseph Stiglitz, pemenang Nobel Ekonomi, menekankan pentingnya investasi yang berorientasi jangka panjang, bukan sekadar mengejar keuntungan jangka pendek. "Indonesia harus belajar dari kegagalan beberapa sovereign wealth fund lain yang akhirnya justru menjadi beban fiskal karena salah urus dan kurangnya transparansi," tambahnya.

Namun, kritik tajam juga diarahkan pada mekanisme rekrutmen pengelola Danantara. Ada kekhawatiran bahwa badan ini akan menjadi lahan subur bagi crony capitalism—di mana individu-individu yang memiliki kedekatan politik tetapi minim kompetensi dan profesionalisme justru ditempatkan dalam posisi strategis.

Jika hal ini terjadi, bukan tidak mungkin Danantara akan lebih menjadi instrumen politik dibandingkan sebagai badan investasi yang kompetitif dan efisien.

Selain itu, ketiadaan pengawasan langsung dari lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menimbulkan tanda tanya besar. 

Bagaimana publik bisa yakin bahwa dana sebesar ini benar-benar dikelola dengan bersih, jika lembaga yang seharusnya mengawasi tidak memiliki akses penuh terhadap laporan dan mekanisme kerja Danantara? Ketidakjelasan ini berisiko mengurangi kepercayaan publik dan membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan.

Menanggapi tantangan ini, pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola Danantara.

Salah satunya adalah dengan membentuk dewan pengawas independen yang terdiri dari para ahli ekonomi, akademisi, dan profesional non-pemerintah.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan investasi didasarkan pada analisis ekonomi yang objektif dan bukan kepentingan politik sesaat. Selain itu, pemerintah juga merancang regulasi yang mewajibkan transparansi penuh dalam laporan keuangan Danantara, termasuk audit tahunan oleh lembaga internasional yang kredibel.

Pemerintah juga berencana menerapkan sistem investasi berbasis prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) untuk memastikan bahwa setiap alokasi dana selaras dengan keberlanjutan dan kepentingan sosial. Mekanisme keterbukaan publik, termasuk portal daring yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi mengenai penggunaan dana, juga akan diluncurkan guna meningkatkan akuntabilitas.

Tetapi, meski awan keraguan bergelayut, harapan tetap ada. Negeri ini telah berkali-kali membuktikan bahwa ia mampu bangkit dari keterpurukan. Keberhasilan Danantara tak semata-mata bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada masyarakat yang terus mengawasi, pada publik yang tak lelah menuntut akuntabilitas. 

Barangkali, inilah kesempatan bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa ia bisa mengelola kekayaannya sendiri dengan bijaksana.

Pagi itu, saat lonceng istana berdentang sekali lagi, seakan ada gema suara dari masa lalu. Suara seorang ayah yang dulu bermimpi, dan seorang anak yang kini mencoba mewujudkannya. Masa depan belum dituliskan, tetapi setidaknya, hari ini, langkah pertama telah diambil.