MAKASSAR, UNHAS.TV - Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin bersama Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI Profesional resmi membuka Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Tahun 2026 di Laboratorium Moot Court Harifin A. Tumpa, Fakultas Hukum Unhas, Makassar, Jumat (9/10/2026).

Kegiatan yang diikuti 75 peserta terdaftar ini turut menyediakan 15 beasiswa melalui jalur prestasi dan kepengurusan lembaga kemahasiswaan.

Mengusung tema pengembalian marwah profesi advokat sebagai officium nobile atau profesi yang mulia, PKPA 2026 diarahkan untuk mempersiapkan calon advokat yang memiliki kompetensi hukum, menjunjung tinggi etika profesi, serta memahami tanggung jawab dalam penegakan hukum.

Ketua Panitia PKPA 2026, Ahmad Fahri Faqi SH LLM menjelaskan bahwa tema tersebut diangkat sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi profesi advokat, baik dari sisi kelembagaan maupun praktiknya.

Menurutnya, penyelenggaraan pendidikan profesi diharapkan tidak hanya membekali peserta dengan kemampuan hukum, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap profesionalitas, keadilan, dan penghormatan terhadap penegakan hukum.

“Harapan kami selaku panitia, sekiranya Pendidikan Khusus Profesi Advokat ini betul-betul bisa mengembalikan marwah para calon-calon juris, calon-calon advokat di kemudian hari yang betul-betul menjunjung tinggi profesionalitas, menegakkan keadilan, dan menghormati penegakan hukum,” ujar Fahri.

Dari sisi kepesertaan, PKPA 2026 terbuka bagi lulusan Fakultas Hukum Unhas maupun lulusan fakultas hukum dari perguruan tinggi lain di Makassar dan berbagai wilayah Indonesia.

Hingga pembukaan resmi, panitia mencatat 35 peserta bergabung secara daring dan 40 peserta secara luring. Sebanyak 15 beasiswa diberikan melalui tiga kategori, yakni Mahasiswa Berprestasi Bidang Akademik, Mahasiswa Berprestasi Bidang Olahraga, dan Pengurus Lembaga Kemahasiswaan.

“Adapun jumlah pendaftar yang sampai acara pembukaan yang resmi itu adalah 75 orang, yang di mana 35 bergabung secara online dan 40 bergabung secara luring," ujarnya.

Ketua Panitia PKPA 2026 Fakultas Hukum Unhas, Ahmad Fahri Faqi SH LLM. (Unhas TV/Mustika Syaharuddin)

"Dari total 75 tersebut, kami juga panitia memberikan 15 beasiswa untuk kategori mahasiswa berprestasi bidang akademik, mahasiswa berprestasi bidang olahraga, dan pengurus kemahasiswaan. Jadi totalnya ada 15 orang,” jelas Fahri.

Penyediaan beasiswa tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan mengikuti pendidikan profesi bagi peserta yang memiliki prestasi akademik, prestasi olahraga, maupun pengalaman dalam kepengurusan lembaga kemahasiswaan.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof Dr Hamzah Halim SH MH MAP menjelaskan bahwa gagasan pemberian kesempatan khusus bagi peserta berprestasi berasal dari Ketua Umum DPN PERADI Profesional.

Menurut Hamzah, inisiatif tersebut mempertimbangkan kondisi sebagian mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik dan prestasi baik, tetapi menghadapi keterbatasan finansial untuk mengikuti pendidikan profesi.

“DPN Peradi bersama Fakultas Hukum Unhas melihat bahwa ini tidak boleh ada bibit-bibit unggul yang kemudian terbuang, padahal punya peluang besar untuk berkontribusi dalam membangun dunia hukum, khususnya dunia profesi advokat,” ungkap Hamzah.

Ia berharap kesempatan tersebut dapat memotivasi mahasiswa untuk terus meningkatkan prestasi sekaligus membuka peluang bagi mereka yang memiliki potensi untuk mengembangkan kompetensi dalam bidang hukum.

Sementara itu, berdasarkan jadwal penyelenggaraan, rangkaian PKPA 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 Oktober hingga 1 November 2026 melalui sistem pembelajaran bauran atau hybrid, yang menggabungkan pertemuan luring dan daring.

Materi pendidikan mencakup peran dan fungsi organisasi advokat, kode etik profesi, berbagai bidang hukum acara, penyelesaian sengketa, perancangan kontrak, teknik negosiasi, hingga keterampilan praktik hukum lainnya.

Selain itu, peserta juga dijadwalkan memperoleh pembelajaran mengenai kecerdasan artifisial, etika digital, perlindungan data, dan kejahatan siber sebagai bagian dari pembekalan menghadapi perkembangan persoalan hukum di era digital.

(Mustika Syaharuddin / Unhas TV)