JAKARTA, UNHAS.TV - Partai Gerindra memberikan teguran keras kepada Bupati Pati, Sudewo, menyusul polemik kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. 

Kebijakan ini memicu aksi unjuk rasa besar-besaran oleh puluhan ribu warga pada Rabu (13/8/2025), yang berujung ricuh dan menuntut pengunduran diri Sudewo.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, mengungkapkan bahwa teguran keras telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, kepada Sudewo. Presiden Prabowo Subianto, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, disebut telah memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. 

"Beliau sudah diberikan teguran dengan keras. Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian, Sekretaris Jenderal DPP Partai juga sudah memberikan teguran," ujar Budisatrio di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Budisatrio menegaskan bahwa Gerindra akan terus memantau dan mengawal proses perbaikan dampak dari kericuhan di Pati. Partai juga menghormati proses politik yang sedang berjalan, termasuk pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket oleh DPRD Kabupaten Pati untuk memakzulkan Sudewo.

"Kami prihatin atas kejadian ini, tetapi beliau telah meminta maaf. Kami akan terus memantau dan menghormati proses yang sedang berjalan,” tambahnya.

Kebijakan kenaikan PBB-P2 yang kontroversial ini memicu kemarahan warga karena dianggap memberatkan. Meskipun Sudewo telah membatalkan kenaikan pajak tersebut, aksi protes tetap berlangsung dengan desakan agar ia mundur. Massa menilai sikap Sudewo arogan, terutama setelah ia menantang warga yang memprotes kebijakannya.

DPRD Pati telah menyepakati pembentukan Pansus Hak Angket untuk mengkaji pemakzulan Sudewo, dengan menyoroti 12 kebijakan kontroversialnya, termasuk rotasi jabatan di lingkungan Pemkab Pati yang dinilai tidak transparan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut langkah DPRD Pati sudah sesuai koridor hukum.

Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, meminta Sudewo untuk lebih memperhatikan aspirasi masyarakat dan membuat kebijakan yang tidak memberatkan rakyat. "Partai kita lahir dan besar karena perjuangan untuk rakyat," tegas Sugiono.

Sudewo, yang baru dilantik sebagai Bupati Pati pada 18 Juli 2025, menolak mundur meskipun menghadapi tekanan besar. Ia beralasan bahwa dirinya dipilih secara demokratis oleh rakyat dan akan menghormati proses politik yang berjalan.

Gerindra berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi para kader dan pejabat publik untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Budisatrio menekankan pentingnya menjaga kepercayaan rakyat, sejalan dengan pesan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR RI 2025.

Sementara itu, situasi di Pati dilaporkan telah kondusif sejak Rabu malam (13/8/2025). Namun, ketidakhadiran Sudewo dalam rapat paripurna DPRD Pati untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden pada Jumat (15/8/2025) menambah sorotan terhadapnya. 

Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, mewakili Sudewo dalam acara tersebut dan enggan berkomentar banyak soal keberadaan bupati.

Kasus ini terus menjadi perhatian publik, dengan Gerindra menegaskan komitmennya untuk memperbaiki situasi dan menjawab kekecewaan masyarakat Pati.(*)