MAKASSAR, UNHAS.TV – Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Sayang Rakyat terus mengembangkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Selatan, baik melalui pelayanan medis umum maupun penanganan kesehatan jiwa.

Seiring dengan perkembangan tersebut, rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) ini juga menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan dukungan infrastruktur serta kerja sama lintas sektor.

Berlokasi di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, UPT RSUD Sayang Rakyat telah beroperasi sejak 2010.

Dalam perkembangannya, rumah sakit tersebut menyediakan berbagai layanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan medis umum, pelayanan spesialis, hingga perawatan pasien dengan gangguan kesehatan jiwa.

Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian UPT RSUD Sayang Rakyat, drg Agus Susilo MTr AdmKes menjelaskan bahwa pengembangan pelayanan terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.

"Selain memiliki 15 poliklinik, UPT RSUD Sayang Rakyat juga mengembangkan pelayanan kesehatan jiwa, termasuk melalui penerimaan sebagian pasien dari Rumah Sakit Dadi pada Desember 2025," ujarnya.

Namun, peningkatan pelayanan tersebut masih dihadapkan pada sejumlah kendala, mulai dari akses transportasi, ketersediaan air, hingga penanganan pasien kesehatan jiwa setelah dinyatakan pulih secara medis.

Dari segi aksesibilitas, Agus menjelaskan bahwa lokasi rumah sakit yang dipisahkan oleh jalan tol menjadi salah satu hambatan bagi masyarakat yang hendak memperoleh pelayanan kesehatan.

Kondisi tersebut turut dipengaruhi oleh belum tersedianya angkutan umum yang dapat menjangkau kawasan rumah sakit secara langsung.

"Lokasi kami ini dipisahkan oleh jalan tol, dan itu membuat akses ke sini agak susah. Kami tidak memiliki angkutan umum yang bisa langsung masuk ke sini," jelas Agus yang juga Pelaksana Tugas Kepala Bidang Humas, Hukum, Kemitraan, Pemasaran, Penelitian dan Pengembangan RSUD Sayang Rakyat.

Selain persoalan transportasi, keterbatasan ketersediaan air menjadi tantangan lain dalam menunjang kegiatan operasional rumah sakit.

Menurut Agus, kawasan UPT RSUD Sayang Rakyat belum terjangkau jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sehingga kebutuhan air masih bergantung pada sumur pompa.

"Di daerah sini, Sayang Rakyat tidak ada sarana air dari PDAM. Itu masalah utama, jadi kami mengandalkan sumur pompa," ungkapnya.

Agus menjelaskan bahwa sumur pompa yang digunakan telah beroperasi dalam waktu cukup lama sehingga membutuhkan pembaruan.

Kondisi tersebut semakin menjadi kendala ketika musim kemarau menyebabkan penurunan debit air dan memengaruhi ketersediaan pasokan untuk kebutuhan rumah sakit.

Pihak rumah sakit juga telah menerima bantuan pasokan air dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, menurut Agus, bantuan tersebut belum sepenuhnya mampu mencukupi kebutuhan air rumah sakit.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pihak rumah sakit menerapkan sistem pendistribusian air secara terjadwal ke sejumlah ruangan. Pengaturan ini dilakukan agar kebutuhan air tetap dapat dipenuhi meskipun alirannya tidak tersedia secara terus-menerus.

"Kami atur jadwal untuk pendistribusian air ke ruangan-ruangan. Tidak setiap saat itu mengalir. Jadi, kita atur waktunya sehingga semua bisa ter-cover," terangnya.

Sebagai langkah antisipasi, pihak rumah sakit juga menyediakan wadah penampungan air di kamar mandi untuk digunakan ketika aliran air terhenti sementara.

Di luar persoalan infrastruktur, tantangan lain yang menjadi perhatian pihak rumah sakit berkaitan dengan pelayanan kesehatan jiwa, khususnya proses pemulangan pasien yang telah dinyatakan pulih secara medis.

Agus mengungkapkan bahwa sejumlah pasien masih harus berada di rumah sakit karena menghadapi kendala untuk kembali ke lingkungan keluarga maupun memperoleh penanganan lanjutan melalui lembaga sosial.

"Banyak keluarga yang belum menerima, ada instansi yang menolak untuk menerima, ataupun yayasan yang tidak mau terima, sehingga semua terjadi stagnan di sini," ungkap Agus.

Kondisi tersebut tidak hanya menjadi persoalan dalam proses pemulangan pasien, tetapi juga berdampak pada ketersediaan ruang perawatan.

Menurut Agus, keberadaan pasien yang telah dinyatakan pulih namun belum dapat dipulangkan menyebabkan sejumlah ruang perawatan masih ditempati, sehingga menghambat penerimaan pasien baru yang membutuhkan pelayanan kesehatan jiwa.

"Ini menghambat pasien yang mau masuk karena ruangan-ruangan yang seharusnya digunakan untuk pelayanan dihuni oleh mereka," jelasnya.

Agus menilai bahwa penanganan persoalan tersebut tidak dapat hanya dibebankan kepada pihak rumah sakit.

Selain pelayanan medis, diperlukan dukungan sosial dan pendampingan yang melibatkan keluarga pasien, pemerintah, serta lembaga sosial agar pasien yang telah pulih dapat kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan kerja sama lintas sektor, khususnya antara rumah sakit, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Sosial, lembaga kesejahteraan sosial, serta keluarga pasien.

Koordinasi tersebut diperlukan untuk mendukung proses pemulangan, penerimaan kembali, dan keberlanjutan pendampingan pasien setelah menjalani perawatan medis.

Agus secara khusus berharap Dinas Sosial dan lembaga terkait dapat berperan lebih aktif dalam membantu penyelesaian persoalan pasien yang mengalami hambatan pemulangan.

"Mari kita rangkul mereka, ini saudara kita. Mari kita bantu mereka untuk kembali ke masyarakat dengan nyaman, diterima kembali di masyarakat," harapnya.

Selain penguatan koordinasi dalam pelayanan kesehatan jiwa, Agus juga berharap pemerintah dan instansi terkait dapat memberikan dukungan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit, terutama penyediaan air dan kemudahan akses transportasi bagi masyarakat.

Berbagai tantangan yang dihadapi UPT RSUD Sayang Rakyat menunjukkan bahwa pengembangan pelayanan kesehatan tidak hanya membutuhkan peningkatan fasilitas medis, tetapi juga dukungan infrastruktur dasar dan keterlibatan berbagai pihak.

Penguatan kerja sama lintas sektor menjadi bagian penting untuk mengatasi hambatan pelayanan sekaligus memastikan pasien memperoleh penanganan dan pendampingan yang berkelanjutan.

(Mustika Syaharuddin / Unhas TV)