MAKASSAR, UNHAS.TV - Harga minyak dunia yang masih bergejolak dinilai menjadi peringatan serius bagi Indonesia untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan.

Isu tersebut mengemuka dalam program Unhas Speak Up bertema “Harga Minyak Dunia Tak Stabil: Momentum Percepatan Energi Terbarukan di Indonesia” yang digelar di Studio Podcast Unhas TV, Kamis (23/4/2026).

Program tersebut menghadirkan Guru Besar bidang Ilmu Operasi Sistem Tenaga dan Pasar Ketenagalistrikan Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Ir H Muhammad Bachtiar Nappu ST MT MPhil PhD, serta Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum PLN UID Sulselrabar, Ambo Tuwo.

Bachtiar menilai, stabilitas harga minyak dunia saat ini bersifat rapuh karena lebih banyak dipengaruhi tensi geopolitik, dibanding mekanisme pasar normal antara pasokan dan permintaan.

Menurutnya, konflik di kawasan Timur Tengah dan jalur distribusi energi global membuat harga minyak mudah berfluktuasi sewaktu-waktu.

“Stabilitas sekarang ini tidak kokoh. Sedikit gejolak saja, harga minyak bisa kembali melonjak,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut menjadi ancaman bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak. Saat ini kebutuhan minyak nasional mencapai lebih dari 1,4 juta barel per hari, sementara kapasitas produksi domestik berada jauh di bawah angka tersebut.

Akibatnya, Indonesia harus menutup kekurangan melalui impor dalam jumlah besar. Situasi itu dinilai memberi tekanan ganda terhadap fiskal negara, yakni kenaikan harga minyak mentah global dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

“Kalau harga minyak naik dan rupiah melemah, maka beban fiskal kita terkena double hit,” jelasnya.

Menurut Bachtiar, ketergantungan pada energi fosil sudah terlalu berisiko. Karena itu, krisis energi global harus dibaca sebagai alarm untuk mempercepat kemandirian energi melalui pemanfaatan sumber daya domestik.

Ia mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT) seperti tenaga surya, tenaga air, angin, hingga biomassa.

Salah satu langkah menengah yang bisa dilakukan adalah penerapan co-firing biomassa pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), dengan mencampur batu bara dan limbah pertanian.

“Daripada subsidi ratusan triliun habis untuk BBM, lebih baik diarahkan membangun infrastruktur energi terbarukan,” tegasnya.

Sementara itu, Ambo Tuwo menyampaikan bahwa sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan saat ini masih beroperasi normal meski gejolak energi global terus dipantau.

Ia menyebut total kapasitas terpasang di wilayah tersebut mencapai sekitar 2,9 gigawatt dengan struktur energi yang relatif beragam.

Menurutnya, sekitar 40 persen sistem kelistrikan Sulawesi Selatan (Sulsel) sudah ditopang energi hijau, terutama pembangkit listrik tenaga air.

Selebihnya berasal dari gas, batu bara, BBM, serta tenaga bayu atau angin. “Sistem Sulawesi bagian selatan ini salah satu sistem paling hijau di Indonesia,” ungkapnya.

Ambo menambahkan, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, PLN menargetkan penambahan kapasitas sekitar 8 ribu megawatt di kawasan Sulsel, dengan porsi sekitar 70 persen berasal dari energi baru terbarukan.

Meski demikian, ia mengakui percepatan transisi energi menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kebutuhan investasi besar, pencarian sumber energi potensial, hingga dampak perubahan iklim terhadap pembangkit berbasis air.

(Achmad Ghiffary M / Unhas TV)