JAKARTA, UNHAS.TV - Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden hari ini mengembalikan kartu identitas (ID) liputan khusus Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia. 

Pengembalian ini disertai permintaan maaf resmi dari pihak Istana, sekaligus jaminan bahwa kejadian pencabutan akses liputan semacam ini tidak akan terulang di masa depan.

Kejadian ini bermula pada Sabtu (27/9) lalu, ketika BPMI mencabut ID liputan Diana setelah ia mengajukan pertanyaan kritis kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kasus keracunan siswa akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Pertanyaan tersebut disampaikan saat Presiden baru kembali dari kunjungan kenegaraan ke beberapa negara. Seorang staf BPMI bahkan datang langsung ke kantor CNN Indonesia di Jakarta untuk mengambil kartu tersebut, memicu kecaman dari berbagai kalangan media dan organisasi pers.

Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, yang hadir dalam pertemuan audiensi di Istana Kepresidenan pagi ini, menyambut baik keputusan tersebut. 

"Semua kekhawatiran kalangan media hari ini terjawab. Pengembalian ID ini menjadi jaminan bahwa Diana dapat kembali menjalankan tugasnya seperti sebelumnya," ujar Titin usai audiensi. Ia juga mengapresiasi sikap berbesar hati pihak Istana yang secara terbuka meminta maaf kepada Diana dan tim CNN Indonesia.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Muhammad Yusuf Permana, menegaskan penyesalan mendalam atas tindakan pencabutan ID tersebut. 

"Kita memahami bahwa ini tidak akan terulang lagi. Kepala Biro Pers juga telah menyesal atas penarikan ID teman-teman jurnalis," kata Yusuf di sela pertemuan. Ia menekankan komitmen Istana untuk menjunjung tinggi kebebasan pers sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

"Presiden Prabowo Subianto sangat mendukung kemerdekaan pers, sehingga pengembalian ID ini juga untuk memperkuat kolaborasi antara Istana dan media dalam meliput program prioritas pemerintah," tambahnya.

Diana Valencia mengungkapkan rasa syukur atas pengembalian aksesnya. "Terima kasih kepada Biro Pers yang berbesar hati meminta maaf dan mengembalikan ID saya. Ini menjadi jaminan bahwa kejadian seperti ini adalah yang terakhir. Meski di lapangan sering ada saling tarik-menarik soal posisi liputan atau doorstop, tapi penarikan ID yang membatasi akses tidak boleh lagi terjadi," tegas Diana, yang dikelilingi rekan-rekan redaksi CNN Indonesia.

Kasus ini sempat memicu reaksi keras dari organisasi pers nasional. Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, mendesak Istana untuk segera memulihkan akses Diana dan memberikan penjelasan transparan agar tidak menghambat tugas jurnalistik. 

"Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia," tulis Komaruddin dalam siaran pers Minggu (28/9). 

Sementara itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyatakan keprihatinan mendalam, menyebut tindakan tersebut berpotensi membatasi akses publik terhadap informasi. Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan, menegaskan bahwa kebebasan pers harus dihormati sebagai hak konstitusional.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga turut menanggapi, menyatakan bahwa pihaknya telah memerintahkan BPMI untuk berkomunikasi dengan CNN Indonesia guna mencari jalan keluar terbaik. Pertemuan hari ini pun menjadi bagian dari instruksi tersebut, yang melibatkan perwakilan Dewan Pers.

Dengan pengembalian ID ini, diharapkan hubungan antara Istana dan wartawan dapat kembali harmonis. Namun, insiden tersebut menjadi pengingat penting akan kerapuhan kebebasan pers di tengah dinamika peliputan berita sensitif. CNN Indonesia berharap komitmen Istana ini dapat menjadi preseden positif bagi jurnalis lain yang bertugas di lingkungan kepresidenan.(*)