Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Dr Helmy Budiman SSTP MM. saat hadir dalam program siniar Pojok Publik di studion unhas.tv, Rabu (3/512/2025). (dok unhas tv)

Dari tujuh lokasi yang telah dikunjungi tim Jelajah Sampah sejauh ini, satu hal terlihat jelas: tingkat kesadaran masyarakat masih jauh dari ideal.

Beberapa kecamatan menunjukkan antusiasme tinggi—khususnya di mana sekolah-sekolah aktif mengirimkan murid untuk belajar. Namun, sebagian lainnya masih terjebak dalam kebiasaan lama.

“Paradigma masyarakat itu sederhana: kalau sudah bayar retribusi, berarti sampah adalah urusan pemerintah. Tugas saya hanya menaruh sampah di depan rumah,” kata Helmi. 

Di Makassar, pola pikir seperti itu telah berurat akar selama bertahun-tahun. Ia menciptakan jarak antara rumah dan lingkungan, seakan sampah kehilangan identitas begitu keluar dari pagar rumah.

Bagi Helmi, perubahan besar harus dimulai dari dalam rumah: tempat orang menghabiskan sebagian besar hidup mereka—dan tempat sebagian besar sampah dihasilkan.

“Kalau masyarakat mulai memisahkan dari rumah—mana yang punya nilai ekonomis, mana yang tidak—itu sudah setengah perjalanan,” ujarnya.

Dalam percakapan yang berlangsung sekitar satu jam, Helmi menyinggung fakta yang cukup mengejutkan. Berdasarkan data DLH, banyak pemulung di Kota Makassar justru tergolong sejahtera. “Pendapatan mereka rata-rata di atas dua kali UMK,” katanya.

Data itu menunjukkan satu sisi lain dari ekosistem persampahan: bahwa ada nilai ekonomi besar yang mengalir dari barang-barang yang dianggap tak berguna.

Plastik, logam, kertas, hingga limbah elektronik—semuanya punya pasar. Di tangan orang yang tepat, sampah berubah menjadi sumber pendapatan.

Namun Helmi mengingatkan bahwa ketergantungan pada pemulung tidak bisa menjadi solusi tunggal. “Kita butuh sistem. Kita tidak bisa selamanya mengandalkan sektor informal,” jelasnya. 

Ia mengisyaratkan transformasi besar yang sedang disiapkan DLH: memperkuat lembaga-lembaga komunitas di tingkat RT dan RW, dan memberikan tanggung jawab lebih besar kepada warga sebagai produsen sampah.

“Ke depan, urusan sampah itu tidak lagi hanya Dinas Lingkungan Hidup,” katanya, “tetapi urusan semua orang.”

Agenda Jelajah Sampah berjalan padat. Pada 4 Desember, tim dijadwalkan menuju Kepulauan Sangkarrang, wilayah pesisir Makassar yang unik karena sebagian besar warganya hidup dari laut, namun lingkungan mereka sangat rentan terhadap sampah plastik.

Di lokasi lain seperti Bontoala, program ini telah melibatkan ratusan pelajar. Mereka datang dalam bentuk kunjungan lapangan, belajar tentang pemilahan dan dampaknya bagi lingkungan. Beberapa dari mereka bahkan membawa sampah terpilah dari rumah sebagai simbol partisipasi.

“Ini sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Beberapa masyarakat bahkan kaget ketika ada pemerintah datang khusus untuk bicara soal pemilahan,” kata Helmi. 

Namun perjalanan satu bulan ini hanyalah tahap awal. “Tahun depan, Jelajah Sampah akan kami gabungkan dengan kegiatan Jumat Bersih,” katanya. “Kita ingin rutinkan.”

Collaboration menjadi kata kunci. Selain pemerintah kecamatan dan kelurahan, DLH menggandeng akademisi, komunitas lingkungan, tokoh masyarakat, hingga dunia usaha. Menurut Helmi, tanpa kolaborasi, target 2029 tak akan lebih dari slogan.

Festival Daur Bumi: Puncak dari Gerakan

Program keliling ini dijadwalkan berakhir pada 10 Desember. Setelah itu, Makassar menyiapkan panggung lebih besar: Festival Daur Bumi, sebuah acara yang dirancang sebagai titik temu para pegiat lingkungan.

Di festival itu, berbagai inovator akan memamerkan cara-cara kreatif mengolah sampah: mulai dari ecobrick, kerajinan plastik, hingga teknologi pengolahan limbah organik.

Relawan lingkungan, perusahaan yang memiliki program sustainability, dan masyarakat umum akan hadir dalam satu ruang besar.

Helmi berharap festival ini menjadi katalis penting menuju 2029, tahun ketika Makassar menargetkan diri menjadi kota besar pertama di Indonesia yang membangun sistem pengelolaan sampah berbasis pemilahan komunal dari hulu hingga hilir.

“Kalau semua elemen bergerak, bukan tidak mungkin,” katanya. “Saya optimis.”

Di banyak kota pesisir dunia, sampah telah menjadi ancaman serius bagi kelestarian lingkungan.

Laut yang dahulu menjadi berkah bagi warga Makassar semakin rentan tercemar mikroplastik. Ruang hijau menyusut. Kualitas udara tertekan. TPA yang menua kehilangan daya tampung. Namun di tengah tantangan itu, gerakan kecil telah lahir.

Di setiap kecamatan yang dikunjungi Jelajah Sampah, anak-anak menjadi titik cahaya perubahan. Mereka memegang botol plastik bekas, belajar memilah organik dan anorganik, dan bertanya tentang nasib sampah setelah meninggalkan rumah mereka.

Mereka pulang membawa sesuatu yang lebih dari selebaran edukasi: rasa ingin tahu, dan mungkin, rasa kepemilikan terhadap kota tempat mereka tumbuh.

“Kalau kita mulai dari generasi ini,” kata Helmi, “maka 2029 bukan hanya target. Ia jadi kebiasaan baru.”

Di Makassar yang sedang berlari mengejar masa depan, Jelajah Sampah menawarkan sebuah jeda: kesempatan melihat ulang cara kita memperlakukan lingkungan.

Ia mengingatkan bahwa kota bukanlah mesin penghasil sampah, melainkan ruang yang bisa hidup bersih—jika warganya memilih untuk berubah.

Dan seperti banyak hal dalam hidup kota, perubahan itu dimulai dari hal kecil: memilah sampah dari rumah. Dari diri sendiri. (*)