MAKASSAR,UNHAS.TV — Di ruang pertemuan virtual yang mempertemukan peserta dari Indonesia, Jerman, Arab Saudi, dan sejumlah negara lain, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin mengajak dunia akademik menelusuri bagaimana satu bencana dapat menjalar menjadi krisis sosial, teknologi, kesehatan, dan pangan melalui kuliah tamu internasional bertema “Resilience, Governance and Continuity Challenges for Disaster Risk Reduction” pada Rabu, 26 Agustus 2026.

Dekan Sekolah Pascasarjana Unhas Prof. Sukri Palutturi, S.K.M., M.Kes., M.Sc.PH., Ph.D. membuka kegiatan berbahasa Inggris tersebut dengan menempatkan perguruan tinggi sebagai ruang penting untuk mempertemukan ilmu pengetahuan, tata kelola, dan pengalaman lintas negara dalam membangun masyarakat tangguh.

Kuliah tamu yang diselenggarakan melalui Zoom itu menghadirkan Dr. Paul Barnes, peneliti dari Griffith University, Australia, yang mengkaji kebijakan dan pengembangan kapasitas kelembagaan pada persimpangan perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, dan kesehatan.

Barnes terlibat dalam Healthy Environments and Lives Network serta Centre for Environment and Population Health pada School of Medicine and Dentistry Griffith University dengan perhatian terhadap keterhubungan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.

Dari layar peserta, pemaparan Barnes membawa diskusi menuju kawasan Indo-Pasifik yang menghadapi ancaman semakin rumit karena perubahan iklim, urbanisasi, ketergantungan pada teknologi, kerusakan ekosistem, dan ketimpangan kapasitas antardaerah.

Menurutnya, persoalan utama dalam pengurangan risiko bukan sekadar memperkirakan datangnya bahaya, melainkan memahami bagaimana dampaknya bergerak melintasi sektor dan mengganggu kesinambungan fungsi masyarakat.

“Bahaya alam berpotensi memicu krisis berjenjang—sosial, teknologi, maupun biologi—karena peristiwa yang tampak kecil dapat berkembang menjadi bencana besar apabila tidak ditangani sejak dini,” ujar Barnes.

Ketika Satu Banjir Melumpuhkan Banyak Sistem

Barnes menggambarkan banjir sebagai contoh ancaman berantai yang dapat merusak permukiman, menghambat distribusi pangan, memutus pasokan listrik dan komunikasi, mencemari sumber air, mengganggu pelayanan kesehatan, serta memicu ketegangan sosial dalam satu rangkaian kejadian.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa besarnya bencana tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hujan, gempa, atau gelombang laut, tetapi juga oleh kualitas infrastruktur, kesiapan lembaga, tingkat kemiskinan, akses informasi, dan kemampuan masyarakat bertindak sebelum keadaan memburuk.

Pandangan itu sejalan dengan prinsip Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015–2030 yang menegaskan bahwa risiko harus dipahami secara menyeluruh, dikelola melalui kelembagaan yang kuat, dikurangi lewat investasi ketahanan, dan dihadapi dengan kesiapsiagaan yang memungkinkan pemulihan lebih baik.

Laporan Organisasi Meteorologi Dunia tentang Keadaan Iklim Asia 2025, yang diterbitkan pada 17 Juni 2026, mencatat bahwa panas berbahaya, hujan ekstrem, banjir, kekeringan, dan badai debu telah memengaruhi jutaan orang sekaligus menimbulkan kerugian manusia serta ekonomi yang besar.

Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa tren pemanasan Asia selama 1991–2025 berlangsung sekitar dua kali lebih cepat dibandingkan periode 1961–1990, sementara panas laut mencapai rekor baru dan gelombang panas laut meliputi lebih dari 10 juta kilometer persegi pada Juli–September 2025.

Kondisi itu menjadikan pendekatan multibahaya semakin penting karena panas ekstrem dapat bertemu dengan kekeringan, krisis air, kegagalan panen, kebakaran, penyakit, dan gangguan energi dalam waktu yang berdekatan.

Barnes karena itu mendorong lembaga penanggulangan bencana untuk mengenali titik rapuh dan titik kritis sebelum gangguan kecil melewati ambang batas lalu berubah menjadi kegagalan sistemik.

Ketahanan Dibangun Sebelum Bencana Datang

Ketahanan, menurut Barnes, perlu dibangun melalui pemetaan modal manusia berupa pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan, dan pelatihan; modal digital berupa data, jaringan komunikasi, serta sistem peringatan; dan modal fisik berupa jalan, rumah sakit, listrik, air bersih, serta infrastruktur perlindungan.

Pemetaan tersebut harus diterjemahkan menjadi perencanaan mitigasi, prosedur kesinambungan pelayanan, pembagian tanggung jawab, latihan menghadapi keadaan darurat, dan strategi pemulihan yang tidak meninggalkan kelompok rentan.

Sistem peringatan dini juga tidak cukup berhenti pada kemampuan mendeteksi cuaca karena informasi baru menyelamatkan kehidupan apabila pesannya dipahami, dipercaya, diterima hingga masyarakat paling terpencil, dan segera diikuti tindakan yang tepat.

“Ketahanan dibangun dari waktu ke waktu melalui budaya kesiapsiagaan yang berkelanjutan,” kata Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik Armida Salsiah Alisjahbana dalam laporan WMO 2026.

Perguruan tinggi dapat memperkuat proses itu melalui penelitian lintas disiplin, pengembangan teknologi peringatan, pemetaan kerentanan, pendidikan masyarakat, evaluasi kebijakan, dan penyediaan tenaga profesional yang mampu bekerja di tengah ketidakpastian.

Teknologi Baru Membawa Risiko Baru

Barnes mengingatkan bahwa inovasi tidak selalu hanya menghadirkan solusi karena kendaraan berbahan bakar hidrogen, kecerdasan buatan, robotika canggih, sistem digital terhubung, dan teknologi genomik juga membawa bentuk kerentanan baru.

Kendaraan hidrogen membutuhkan standar keselamatan penyimpanan dan pengangkutan bahan bakar, sementara ketergantungan berlebihan pada kecerdasan buatan dapat menimbulkan persoalan apabila data keliru, jaringan terganggu, atau keputusan otomatis tidak disertai pengawasan manusia.

Teknologi genomik menjanjikan kemajuan dalam diagnosis penyakit dan ketahanan pangan, tetapi penerapannya tetap memerlukan perlindungan data, pengawasan etis, keamanan biologis, serta mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan.

Risiko teknologi tersebut perlu dimasukkan ke dalam perencanaan bencana karena kegagalan listrik, serangan siber, gangguan satelit, atau kerusakan pusat data dapat memperparah bencana alam dan menghambat operasi penyelamatan.

Pendekatan One Health turut menjadi relevan karena perubahan lingkungan dapat mempertemukan manusia, hewan, dan patogen secara lebih intensif, sedangkan banjir serta sanitasi buruk dapat mencemari air dan memperbesar risiko penyakit menular.

Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa perubahan suhu dan pola curah hujan memengaruhi persebaran penyakit yang ditularkan melalui vektor, sementara tekanan iklim juga mengancam ketersediaan pangan, kualitas air, kesehatan mental, dan kemampuan sistem kesehatan melayani masyarakat.

Kolaborasi Menjadi Benteng Terakhir

“Pengelolaan risiko bukan pekerjaan satu pihak saja, tetapi upaya bersama yang melibatkan berbagai instansi, individu, dan lembaga,” tegas Barnes pada akhir pemaparannya.

Pesan itu menempatkan pemerintah, perguruan tinggi, sektor usaha, lembaga kesehatan, komunitas, media, dan masyarakat sebagai bagian dari satu ekosistem kesiapsiagaan yang harus berbagi data, sumber daya, dan tanggung jawab.

Tanpa koordinasi, setiap lembaga mungkin berhasil melindungi sektornya sendiri, tetapi kegagalan pada listrik, komunikasi, transportasi, air, atau kesehatan tetap dapat meruntuhkan keseluruhan sistem.

Kuliah tamu internasional tersebut akhirnya tidak hanya memperkaya wawasan mahasiswa pascasarjana, tetapi juga menegaskan bahwa bencana bukan takdir yang sepenuhnya tidak dapat dicegah karena tingkat kerugiannya sangat dipengaruhi keputusan manusia sebelum bahaya datang.

Dari Makassar, diskusi itu membawa satu pelajaran yang sederhana tetapi mendasar: masyarakat yang tangguh bukan masyarakat yang tidak pernah menghadapi bencana, melainkan masyarakat yang mampu membaca risiko, melindungi kelompok rentan, mempertahankan layanan penting, dan bangkit dengan lebih baik. (*)