MAKASSAR, UNHAS.TV - Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) bersama Humanitarian Filantropi Indonesia (HFI) melakukan audiensi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, pada Kamis (26/6/2025).
Pertemuan ini digelar dalam rangka silaturahmi serta menginisiasi kolaborasi strategis dalam Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan koordinasi tanggap darurat bencana di Kota Makassar.
Audiensi berlangsung di Balai Kota Makassar dan dihadiri oleh perwakilan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi kemanusiaan yang tergabung dalam MPBI dan HFI. Turut hadir pula Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, Zainal Abidin.
MPBI diwakili oleh Muh. Syukri Turusi, selaku Focal Point MPBI Indonesia Timur. Syukri memperkenalkan profil MPBI serta menyampaikan sejumlah hal yang menjadi fokus organisasi.
Hal yanhg dilakukan antara lain peningkatan profesionalisme dan kompetensi pekerja kemanusiaan, pengembangan modul pelatihan kebencanaan, serta fasilitasi pertukaran pengetahuan dan dokumentasi pembelajaran melalui berbagai platform.
"MPBI juga berperan aktif dalam advokasi kebijakan, termasuk mendorong lahirnya Undang-Undang Penanggulangan Bencana tahun 2007 dan terlibat dalam proses revisinya sejak 2014 agar lebih responsif terhadap inovasi dan perkembangan terkini," jelas Syukri.
Ia menambahkan, MPBI menjalin kemitraan strategis dengan berbagai aktor di tingkat lokal hingga global, serta menghubungkan individu dan lembaga yang peduli terhadap penguatan sistem ketangguhan masyarakat terhadap bencana.
Beberapa organisasi yang turut hadir dalam forum ini antara lain DMC Ikatek Unhas, Pusat Studi Bencana (PSB) Unhas, AMCF, Sembara Bangsa, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, dan DT Peduli.
Dalam arahannya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam pengurangan risiko bencana. Ia mendorong pelibatan multipihak (pentahelix) yang mencakup unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media.
"Mengelola kebencanaan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi yang kuat untuk menjamin efektivitas program PRB, demi mengurangi risiko dan dampak bencana bagi masyarakat dan lingkungan," ujar Munafri.
Pemerintah Kota Makassar, lanjutnya, berkomitmen untuk membentuk kebijakan, mengalokasikan anggaran, serta mendukung teknis dan logistik sesuai amanat UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Sebagai tindak lanjut, Munafri menyampaikan rencana aktivasi Forum Penanggulangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Makassar dalam waktu dekat. Forum ini akan menjadi wadah koordinasi dan perencanaan aksi antisipatif, serta penerapan manajemen kebencanaan yang inklusif.
"Saya telah menugaskan Plt. Kalak BPBD untuk mengawal berjalannya FPRB agar dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya," tegas Munafri.
Audiensi ditutup dengan penyerahan cenderamata oleh MPBI kepada Wali Kota berupa peralatan SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) dan buku manajemen kebencanaan. Acara diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh peserta yang hadir. (*)
