MAKASSAR, UNHAS.TV - Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Zamhir Islamie Hatta, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) se-Kota Makassar. Kegiatan ini berlangsung di Balai Kota Makassar, Senin (13/10/2025).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, dan merupakan bagian dari inisiatif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Dalam arahannya, Sekda Makassar menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga pemerintah daerah untuk membangun sistem pengelolaan keuangan dan pengadaan yang bersih, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.

“Upaya pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengawas, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas,” ujar Andi Zulkifly Nanda.

Rapat koordinasi ini juga membahas beberapa agenda strategis, antara lain penguatan sistem pengawasan internal, optimalisasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam memahami regulasi pengadaan.

Selain itu, dibahas pula upaya memperkuat koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar seluruh proses pengadaan di Kota Makassar berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Plt. Sekretaris Bapenda, Zamhir Islamie Hatta, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, rapat tersebut menjadi wadah penting untuk memperkuat komitmen aparatur daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas tinggi.

“Kami di Bapenda terus berupaya meningkatkan transparansi dalam setiap proses kerja, terutama dalam pengelolaan pendapatan daerah dan kegiatan pengadaan. Ini bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” ujarnya.

Zamhir juga menekankan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari perubahan budaya kerja dan peningkatan kesadaran setiap pegawai terhadap nilai-nilai integritas. Ia menilai sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan birokrasi yang sehat dan terpercaya.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh perangkat daerah di Kota Makassar dapat memperkuat mekanisme pencegahan korupsi, memperbaiki sistem pengadaan, serta menegakkan prinsip good governance di setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. (*)