MAKASSAR, UNHAS.TV - Penolakan Presiden Prabowo Subianto terhadap bantuan internasional untuk musibah bencana di Sumatera, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Apalagi hal itu disampaikan secara terang-terangan oleh Presiden Prabowo saat sidang kabinet di Istana Negara, pada Senin (15/12/2025).

Prabowo mengklaim telah dihubungi oleh beberapa pemimpin negara lain yang menawarkan berbagai bantuan untuk bencana Sumatera.

”Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih, concern Anda. Kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini,” ungkap Prabowo seperti dikutip dari CNA.id.

Tindakan Prabowo ini dinilai kurang sigap dalam menangani bencana, dan bisa saja merenggangkan hubungan dengan negara lain.

Melihat perdebatan ini, Dosen Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Hasanuddin (Unhas), Drs HM Imran Hanafi MA Mec mengatakan, Pemerintah Indonesia sedang menegaskan apabila penanganan situasi di Aceh dapat dilakukan secara mandiri tanpa memerlukan bantuan dari negara lain. 

Menurutnya, pernyataan terbuka Presiden Prabowo telah menjadi sinyal kuat bagi komunitas internasional, bahwa Indonesia memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola kondisi tersebut.

Hanafi menilai, pernyataan Presiden Prabowo itu dipantau oleh para perwakilan negara asing yang berada di Jakarta, sehingga pesan tersebut tersampaikan langsung kepada pemerintah masing-masing negara.

“Negara-negara yang sebelumnya mungkin berniat memberikan bantuan tentu memahami kondisi di lapangan.

"Ketika Presiden menyatakan secara terbuka bahwa Indonesia mampu menangani, itu menjadi penanda bahwa bantuan tidak diperlukan,” ujarnya saat diwawancara pada Selasa (23/12/2025).

Dengan pernyataan tersebut, pemerintah meyakini tidak ada lagi negara yang secara aktif menghubungi Indonesia untuk menawarkan bantuan. Sikap ini dipahami sebagai bentuk kepercayaan diri negara dalam mengelola persoalan domestik secara mandiri.

Terkait bantuan beras yang datang dari Uni Emirat Arab, ditegaskan bahwa bantuan tersebut berasal dari pihak non-negara, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai bantuan antarnegara.

Oleh karena itu, hal tersebut tidak dianggap mengganggu atau merusak hubungan kerja sama internasional.

Menurutnya, situasi semacam ini merupakan hal yang lazim dalam hubungan internasional. Penolakan bantuan bukan berarti menutup diri, melainkan menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengendalikan dan menyelesaikan persoalan yang ada secara mandiri.

(Achmad Ghiffary M / Yuzril Reynaldy Tandi / Unhas TV)