JAKARTA, UNHAS.TV – Penguatan kualitas kepemimpinan daerah kembali menjadi perhatian nasional melalui pembukaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Lemhannas RI di Lapangan Tengah Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026).

Program ini merupakan kolaborasi Lemhannas RI, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Purnomo Yusgiantoro Center.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari strategi menyiapkan kepala daerah yang berintegritas, visioner, adaptif, serta mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tengah kompetisi global.

Di tengah dinamika geopolitik, disrupsi teknologi, perubahan iklim, dan percepatan transformasi ekonomi digital, kebutuhan akan pemimpin daerah yang mampu mengambil keputusan strategis berbasis kepentingan publik semakin mendesak.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Sekretaris Jenderal I DPP IKAL Lemhannas sekaligus Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Prof. Sukri Palutturi, S.K.M., M.Kes., MSc.PH., Ph.D.

Prof. Sukri hadir mendampingi Ketua Umum DPP IKAL Lemhannas, Prof. Purnomo Yusgiantoro, Ir., M.Sc., M.A., Ph.D., IPU.

Turut hadir Sekretaris Jenderal Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA., CES., Inspektur Utama Komjen Pol. (Purn.) Drs. Togar M. Sianipar, M.Si., Wakil Ketua Umum II Dr. Ir. H. M. Amran Aminullah, S.P., M.M., serta Koordinator Bidang Pembinaan Daerah Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P.

Prof. Sukri Palutturi dukung Lemhannas mencetak pemimpin daerah visioner demi Indonesia maju, tangguh, dan berdaya saing global. (Foto: Dok.Pribadi).

Kehadiran jajaran pengurus tersebut menegaskan komitmen DPP IKAL Lemhannas dalam memperkuat kualitas kepemimpinan nasional melalui pembinaan kepala daerah secara berkelanjutan.

Membangun Kepemimpinan yang Adaptif dan Berintegritas

Pembukaan KPPD dipimpin langsung oleh Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si.

Ia menegaskan bahwa pemimpin daerah harus memiliki integritas, wawasan kebangsaan, kemampuan membaca perubahan global, serta kecakapan menyusun kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat.

Menurutnya, ketahanan nasional tidak hanya dibangun melalui kekuatan pertahanan dan keamanan.

Ketahanan nasional juga ditentukan oleh pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, inovatif, serta mampu menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebanyak 25 kepala daerah mengikuti KPPD tahun ini setelah lolos seleksi yang kompetitif.

Mereka memperoleh pembekalan mengenai kepemimpinan strategis, tata kelola pemerintahan, geopolitik, kebijakan publik, komunikasi kepemimpinan, ketahanan nasional, serta penguatan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan.

Program ini juga menjadi ruang kolaborasi antarkepala daerah untuk bertukar pengalaman, memperluas jejaring, dan merumuskan solusi inovatif atas berbagai persoalan pembangunan.

Seluruh materi dirancang untuk mendukung implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia, terutama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.

Investasi Terbesar Bangsa adalah Kepemimpinan Berkualitas

Prof. Sukri Palutturi menegaskan bahwa investasi terbesar sebuah bangsa bukan hanya pembangunan infrastruktur, melainkan pembangunan kualitas manusia yang memimpin proses pembangunan.

"Penguatan kapasitas kepala daerah merupakan investasi strategis bagi masa depan Indonesia karena tantangan pembangunan saat ini membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kompetensi teknokratis, tetapi juga mampu membangun kolaborasi lintas sektor dan menghasilkan kebijakan yang benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Peserta KPPD Lemhannas memperkuat kepemimpinan daerah demi Indonesia tangguh, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing. (Foto: Dok.Pribadi).

Pandangan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan pemerintahan berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan publik, percepatan inovasi birokrasi, pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Di era kecerdasan buatan, digitalisasi birokrasi, dan kompleksitas persoalan global, kepala daerah juga dituntut mampu memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pendekatan berbasis data akan menghasilkan kebijakan yang lebih akurat, transparan, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Melalui keterlibatannya dalam KPPD, DPP IKAL Lemhannas kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis negara dalam menyiapkan regenerasi kepemimpinan Indonesia.

Sinergi antara IKAL Lemhannas, Lemhannas RI, pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan melahirkan pemimpin daerah yang berintegritas, visioner, berdaya saing global, serta mampu mempercepat pembangunan Indonesia yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. (*)