MAKASSAR, UNHAS TV - Lebih dari separuh masyarakat di kawasan timur Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, kepuasan itu berjalan beriringan dengan persoalan ekonomi yang belum teratasi. Sebanyak 69,22 persen responden menilai pekerjaan masih sulit diperoleh, sementara 69,33 persen menganggap manfaat hilirisasi belum dirasakan secara luas.

Temuan tersebut berasal dari Survei Suara Indonesia Timur yang dilakukan Pusat Penelitian Opini Publik, Demokrasi, dan Pembangunan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin.

Survei berlangsung pada 23 September hingga 9 Oktober 2026 dengan melibatkan 900 responden yang memiliki hak pilih di 21 provinsi di kawasan Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara telepon menggunakan kuesioner terstruktur. Hasil survei itu dibahas bersama kalangan akademisi dan wartawan di Unhas Hotel and Convention, Rabu (21/10/2026).

Dari seluruh responden, 51,02 persen menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah pusat. Angka tersebut terdiri atas 45,56 persen yang cukup puas dan 5,46 persen yang sangat puas.

Meski demikian, persoalan kesempatan kerja dan pemerataan manfaat pembangunan masih menjadi catatan utama masyarakat di kawasan timur Indonesia.

Responden survei didominasi kelompok usia 31-40 tahun sebesar 30,61 persen, disusul kelompok usia 20-30 tahun sebesar 28,33 persen. Dari sisi pendidikan, lulusan sekolah menengah atas atau sederajat menjadi kelompok terbesar dengan proporsi 47,27 persen.

Kepala Pusat Penelitian Opini Publik, Demokrasi, dan Pembangunan LPPM Unhas, Prof Dr Ir Mujahidin Fahmid MTDev, mengatakan hasil survei menunjukkan kuatnya harapan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil.

Masyarakat, kata dia, menginginkan pengelolaan sumber daya alam, terutama sektor pertambangan, mengacu pada prinsip Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Mujahidin, sekitar 90 persen responden menginginkan pengelolaan sumber daya alam berlandaskan prinsip tersebut. Masyarakat juga mengharapkan audit terhadap perusahaan tambang untuk menilai kontribusinya terhadap kehidupan warga dan lingkungan.

“Bila perlu ditemukan, itu ada ganti rugi ekologis,” kata Mujahidin. Ia menilai pemerintah perlu mempercepat langkah untuk merespons harapan masyarakat tersebut.

Selain persoalan sumber daya alam, survei mencatat tuntutan terhadap penegakan hukum dan keadilan. Masyarakat mengharapkan hukum ditegakkan secara konsisten serta kritik publik tidak ditanggapi secara negatif oleh pemerintah.

Survei itu juga menyoroti minimnya sosialisasi sejumlah program unggulan pemerintah. Mujahidin menyebut Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai salah satu program yang penyebaran informasinya dinilai belum memadai.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi publik yang lebih efektif agar masyarakat memahami tujuan dan pelaksanaan program pemerintah.

Perubahan juga terlihat pada pilihan saluran penyampaian aspirasi. Menurut Mujahidin, media sosial kini menjadi saluran yang paling banyak diharapkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Perguruan tinggi juga diharapkan mengambil peran sebagai ruang penyaluran aspirasi publik.

Mujahidin mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyalur aspirasi mengalami pergeseran. Jika sebelumnya masyarakat banyak berharap kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Kepolisian, kini media sosial semakin menonjol sebagai saluran komunikasi publik.

Sementara itu, Peneliti dan Sekretaris Rektor Unhas Dr Sawedi Muhammad SSos MSc menegaskan survei tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan pemerintah mana pun, melainkan didasarkan pada tanggung jawab moral untuk menyampaikan suara masyarakat.

"Hasil survei ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memperluas kesempatan kerja, memastikan manfaat hilirisasi dirasakan masyarakat, memperbaiki tata kelola sumber daya alam, serta membangun komunikasi publik yang terbuka dan responsif," ujarnya.

Tingkat kepuasan terhadap pemerintah, menurut temuan survei tersebut, belum menghapus persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat. Kesempatan kerja, keadilan pengelolaan sumber daya alam, dan keterbukaan pemerintah masih menjadi tuntutan yang perlu dijawab melalui kebijakan konkret.

(Zulkarnaen Jumar Taufik / Unhas TV)