MAKASSAR, UNHAS.TV - Transisi menuju energi baru terbarukan atau EBT menghadirkan tantangan baru bagi pengelolaan ketenagalistrikan nasional.

Peralihan sumber energi membutuhkan investasi besar, sementara pengelola listrik tetap dituntut menjaga keandalan pasokan dan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Persoalan tersebut mengemuka dalam kuliah tamu yang berlangsung di Auditorium Prof. A. Amiruddin, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Tamalanrea, Makassar, Sabtu (12/9/2026).

Ketua Umum Serikat Pekerja PLN, Muh. Abrar Ali, mengatakan transisi energi tidak cukup dilihat dari pergantian pembangkit berbasis fosil menuju sumber energi yang lebih bersih.

Menurut dia, kondisi keuangan PLN, kebutuhan investasi, pembagian kewenangan antarbadan usaha milik negara, serta dampaknya terhadap masyarakat perlu diperhitungkan secara bersamaan.

Abrar menyoroti kebutuhan pembiayaan dalam pembangunan pembangkit berbasis EBT. Ia mempertanyakan kemungkinan penambahan utang apabila pembangunan infrastruktur baru tidak disertai perencanaan keuangan yang kuat.

“Bicara tentang sisi energi berkeadilan, ini bagaimana dengan yang existing? Bagaimana dengan utang PLN? Mengganti itu apa harus dibangun dengan utang baru lagi?” kata Abrar.

Menurut dia, tata kelola sektor energi juga perlu diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar-BUMN. Ia mencontohkan pengelolaan pembangkit panas bumi yang juga dilakukan Pertamina.

Kondisi tersebut, kata dia, perlu dievaluasi agar agenda transisi energi tidak memunculkan persaingan kewenangan di antara perusahaan negara.

Abrar menilai pengembangan EBT memang dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil. Namun, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan keberlanjutan perusahaan yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan kelistrikan nasional.

Ia juga mengingatkan risiko apabila beban keuangan PLN terus meningkat. Menurut Abrar, pelemahan kondisi perusahaan dapat membuka ruang lebih besar bagi swasta dalam pengelolaan listrik.

“Kalau PLN sudah enggak ada, ya listrik dikelola saja oleh swasta. Lihat Filipina, berapa harga listrik di sana? Itu yang kita jaga,” ujarnya.

Keterjangkauan tarif menjadi salah satu persoalan penting dalam transisi energi. Pembangunan pembangkit baru, jaringan transmisi, sistem penyimpanan energi, dan teknologi pendukung membutuhkan investasi yang tidak kecil.

Biaya tersebut perlu dikelola agar tidak berujung pada kenaikan beban yang harus ditanggung pelanggan.

Abrar mengatakan transisi energi harus berjalan bersama tata kelola yang berkeadilan. Pemerintah dan pengelola ketenagalistrikan juga perlu memastikan pasokan tetap andal serta menjaga kemampuan masyarakat dalam mengakses listrik.

Dengan demikian, agenda EBT tidak hanya berkaitan dengan perubahan sumber energi. Kesehatan keuangan pengelola, kepastian pembagian kewenangan, keberlanjutan investasi, dan harga listrik tetap menjadi bagian penting dari kebijakan transisi.

Peralihan menuju energi bersih dinilai dapat menjadi peluang memperkuat sistem ketenagalistrikan Indonesia.

Namun, kebijakan tersebut perlu dirancang secara hati-hati agar target lingkungan tidak mengabaikan keberlanjutan PLN maupun daya beli masyarakat.