MAKASSAR, UNHAS.TV- Presiden Tiongkok Xi Jinping secara terbuka menyerukan agar renminbi atau yuan ditingkatkan menjadi mata uang cadangan global, sebuah sinyal strategis yang menandai ambisi Beijing untuk memperbesar pengaruhnya dalam arsitektur moneter internasional, sebagaimana dilaporkan Financial Times pada 1 Februari 2026.

Seruan tersebut dipublikasikan melalui artikel komentar Xi di Qiushi, jurnal ideologi resmi Partai Komunis Tiongkok, yang menekankan perlunya membangun “mata uang yang kuat” agar dapat digunakan luas dalam perdagangan internasional, investasi lintas batas, pasar valuta asing, hingga menjadi instrumen cadangan devisa bank sentral dunia.

Xi menyebut fondasi menuju mata uang global mensyaratkan bank sentral yang tangguh, tata kelola moneter yang kredibel, lembaga keuangan yang kompetitif secara global, serta pusat keuangan internasional yang mampu menarik arus modal dan memengaruhi harga aset dunia.

Momentum publikasi tersebut bertepatan dengan meningkatnya ketidakpastian global akibat pelemahan dolar Amerika Serikat, perubahan kepemimpinan Federal Reserve, serta eskalasi perang dagang dan tensi geopolitik yang mendorong banyak bank sentral mulai meninjau ulang ketergantungan mereka pada sistem berbasis dolar.

Ekonom Pantheon Macroeconomics Kelvin Lam menilai langkah Beijing mencerminkan kesadaran bahwa tatanan ekonomi dunia sedang bergerak menuju konfigurasi baru sehingga Tiongkok melihat peluang historis untuk memperluas pengaruh moneter di tengah retaknya dominasi Barat.

Gubernur People’s Bank of China Pan Gongsheng bahkan memprediksi lahirnya sistem moneter multipolar di mana yuan akan berdiri sejajar dan bersaing langsung dengan dolar serta euro sebagai mata uang utama global.

Data International Monetary Fund menunjukkan hingga kuartal ketiga 2025 dolar masih menguasai sekitar 57 persen cadangan devisa global, euro sekitar 20 persen, sedangkan renminbi baru mencapai 1,93 persen dan berada di peringkat keenam, memperlihatkan jarak besar antara bobot ekonomi Tiongkok dan status internasional mata uangnya.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, penggunaan renminbi dalam pembiayaan perdagangan melonjak signifikan sehingga dalam beberapa periode tercatat sebagai mata uang pembiayaan perdagangan terbesar kedua di dunia, meski porsinya dalam cadangan devisa resmi masih relatif kecil.

Para analis menekankan bahwa agar investor global dan bank sentral bersedia memegang yuan dalam skala besar, Tiongkok harus membuka rekening modal sepenuhnya, memastikan konvertibilitas penuh, serta memperdalam pasar obligasi domestik agar menyediakan aset aman setara US Treasury.

Di tengah dorongan itu, nilai tukar yuan sempat menguat terhadap dolar pada awal 2026 seiring surplus perdagangan Tiongkok yang menembus sekitar 1,2 triliun dolar AS pada 2025, tetapi apresiasi berlebihan tetap dihindari demi menjaga daya saing ekspor manufaktur.

Prof. Dr. Anas Iswanto Anwar, SE, MA, CWM, CRBC, Guru Besar Ekonomi Moneter Internasional FEB Universitas Hasanuddin, memberikan analisis tentang strategi internasionalisasi yuan dan dinamika rivalitas moneter global. (Foto:Istimewa).

Analisis Prof. Dr. Anas Iswanto Anwar: “Perang Dingin Finansial” Dimulai

Bagi Prof. Dr. Anas Iswanto Anwar, SE, MA, CWM, CRBC, Guru Besar Ekonomi Moneter Internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, pernyataan Xi bukan sekadar retorika penguatan mata uang, melainkan deklarasi dimulainya “perang dingin finansial” yang telah dipersiapkan Beijing selama lebih dari satu dekade.

Ia menjelaskan bahwa internasionalisasi yuan kini memasuki fase “RMB Internasionalisasi 2.0”, yakni tahap ketika Tiongkok tidak hanya memperluas penggunaan transaksi, tetapi juga membangun sistem finansial paralel untuk mengurangi kerentanan terhadap sanksi Barat dan dominasi infrastruktur dolar.

Menurutnya, semakin banyak negara menyimpan yuan sebagai cadangan, semakin kecil kemungkinan mereka mendukung sanksi ekonomi terhadap Tiongkok karena keterkaitan finansial akan meningkatkan biaya politik dan ekonomi bagi pihak yang memutus hubungan tersebut.

Prof. Anas menilai strategi Beijing bertumpu pada penguatan jaringan pembayaran lintas negara, perluasan kerja sama swap mata uang bilateral, pendalaman pasar obligasi yuan, serta promosi yuan sebagai alat settlement perdagangan energi dan komoditas di kawasan Global South.

Namun ia menegaskan bahwa menggantikan dolar secara cepat hampir mustahil karena status mata uang cadangan ditentukan oleh kepercayaan institusional, transparansi hukum, kebebasan arus modal, serta kedalaman pasar keuangan—faktor yang masih menjadi pekerjaan rumah struktural Tiongkok.

Dalam perspektifnya, langkah Xi lebih realistis dibaca sebagai upaya membangun “benteng finansial” agar stabilitas ekonomi Tiongkok tidak lagi mudah disandera oleh kebijakan moneter Washington, sekaligus menciptakan tatanan ekonomi multipolar yang memberi negara berkembang lebih banyak opsi di luar hegemoni dolar.

Demikian penjelasan Prof. Dr. Anas Iswanto Anwar, SE, MA, CWM, CRBC yang dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Ekonomi Moneter Internasional pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin saat dihubungi wartawan Unhas TV pada 5 Februari 2026.(*)