UNHAS.TV - Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Sulawesi Selatan, Al Hidayat Samsu SPd, MPd berjanji akan membantu Sulawesi Selatan dalam urusan otonomi daerah. Otonomi Daerah dipandang penting agar pembangunan di Sulawesi Selatan lebih terfokus, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Al Hidayat Samsu adalah politisi pertama yang mendaftar sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Al Hidayat maju dengan dengan melepaskan partai PDIP yang selama ini mendukungnya. Anggota DPRD Makassar ini senang berolahraga dan pernah mendapat beasiswa sebagai atlet bulutangkis di SMA Ragunan.

Setelah lulus dari Universitas Negri Makassar dengan gelar sarjana pendidikan khusus olahraga, Al Hidayat sempat menjadi guru olahraga di SMA 11 Makassar selama tujuh bulan. Ia lalu mengundurkan diri dan memberanikan diri bertarung sebagai anggota DPRD Kota Makassar pada usia 23 tahun.

"Ada tiga cita-cita saya sejak kecil. Pertama, bagaimana menjadi akademisi, kedua politisi, dan ketiga adalah bisnis,” katanya pada acara Unhas Figure yang dipandi Andi Putri Najwah.

Berbekal pengalaman di dunia pendidikan, Al Hidayat ingin menggunakan posisinya sebagai akademisi untuk digunakan dalam dunia politik.

Selain sebagai politisi, Al Hidayat juga pendiri Yayasan Pendidikan Laniang Makassar, yayasan yang menyediakan sekolah untuk rakyat miskin. Yayasan ini mengelola SD, SMP, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berada di satu wilayah yang sama. Ini yang membuat sekolah ini jadi istimewa karena benar-benar inklusif.

Ia membangun yayasan ini karena teringat perjuangan ayahnya, Samsu Niang, yang sempat tidak naik kelas karena membantu orang tuanya bertani. "Jadi saya ingin agar siswa dengan keterbatasan ekonomi bisa merasakan sekolah. Sekolah untuk rakyat miskin. SD-nya semuanya gratis, SMP-nya gratis, dan SLB-nya terbaik di Sulawesi Selatan.

Seaktu mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kota Makassar, ia ingin memperbaiki sistem pendidikan anak Makassar. Makassar masih membutuhkan banyak sekolah yang dapat menampung anak-anak yang ingin menempuh dunia pendidikan. Sebagai anggota DPRD Makassar, tujuan itu bisa dicapai karena DPRD memiliki tiga fungsi yakni kebijakan politik anggaran, membuat peraturan daerah, dan pengawasan anggaran dan peraturan daerah.

"Saya memandang pemerintah, seharusnya memberikan satu mahasiswa satu laptop. Pendidikan memang bertujuan berkeadilan, namun infrastrukturnya belum berkeadilan," ujarnya.

Infrastruktur pendidikan belum berkeadilan karena infrastruktur teknologi tidak dapat dimiliki semua orang karena keterbatasan ekonomi. Padahal teknologi sangat penting menunjang pembelajaran peserta didik.

Kini sebagai calon anggota DPD tanpa berlabel partai, Al Hidayat berfokus mengkombinasikan aspirasi rakyat dan aspirasi daerah, serta membangun Sulawesi Selatan. Ia memberi contoh pada proyek kereta api.

"Kereta api tidak sampai di Makassar dan Gowa. Hanya daerah tertentu. Berarti ada kepentingan di sana yang berpikir sektoral padahal ini seharusnya menasional," jelasnya.

Al Hidayat juga menghimbau setiap orang untuk melihat rekam jejak digital aparat pemerintah dan politisi. Pemerintahan harus memilih sumber daya manusia berdasarkan potensi bukan atas dasar kesukaan yang ditandai dengan fenomena orang dalam. "Kita butuh pemerintahan dengan birokrasi berdasarkan kompetensi," ujarnya.

Pada survei terbaru versi SSI, elektabilitas Al Hidayat Syamsu telah mendekati petahana Tamsil Linrung, Andi Muhammad Ihsan, dan Lily Amelia Salurapa. Menanggapi hal tersebut, Al Hidayat Syamsu tidak ingin terpengaruh hasil survei. Magister Olahraga Universitas Negeri Makassar itu memilih fokus bekerja di lapangan menggalang dukungan masyarakat.(uswa)