MAKASSAR, UNHAS.TV - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar terus mengakselerasi pelaksanaan program Quick Wins sebagai strategi percepatan pembangunan keluarga dan penurunan stunting.

Program ini tidak hanya menyasar balita dan ibu hamil, tetapi dimulai sejak tahap pra-nikah melalui bimbingan perkawinan dan evaluasi kesiapan calon pengantin.

Kepala DPPKB Kota Makassar, Drs Andi Irwan Bangsawan MSi, mengatakan salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah penerapan aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil  atau Elsimil.

“Elsimil ini mengevaluasi kesiapan kesehatan calon pengantin, bukan hanya perempuan, tetapi juga laki-laki. Untuk melahirkan anak yang sehat dan cerdas, kedua orang tua harus sehat, baik fisik maupun mental,” ujar Irwan pada Selasa (20/1/2026).

Melalui Elsimil, calon pengantin yang telah mengikuti proses evaluasi akan memperoleh sertifikat sebagai bukti telah menjalani edukasi kesehatan pra-nikah. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama DPPKB dengan puskesmas serta melibatkan tenaga kesehatan.

Menurut Irwan, respons calon pengantin pada awalnya beragam. Sebagian menganggap bimbingan perkawinan sebagai hal yang merepotkan. Namun, setelah mengikuti seluruh tahapan, banyak yang merasakan manfaatnya.

“Setelah dijalani, mereka justru memahami bahwa membangun keluarga sehat itu harus dimulai dari kesiapan diri. Mereka sadar pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah dan merencanakan kehamilan,” jelasnya.

Selain bimbingan kesehatan, DPPKB Makassar juga mengintegrasikan edukasi pembangunan keluarga dengan pendekatan keagamaan melalui kerja sama dengan Kantor Urusan Agama dan tokoh agama.

Dengan demikian, calon pengantin mendapatkan pembekalan dari sisi agama, kesehatan, dan perencanaan keluarga secara menyeluruh.

Dalam upaya penanganan stunting, Irwan menegaskan bahwa peran posyandu kini diperluas. Posyandu tidak lagi sekadar menjadi tempat penimbangan balita, tetapi juga pusat edukasi keluarga melalui Tim Pendamping Keluarga.

“Di posyandu ada tim pendamping keluarga yang bertugas mendampingi dan memberikan edukasi. Ini melibatkan banyak SKPD, mulai dari DPPKB, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” katanya.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Kota Makassar berhasil turun dari 25,6 persen menjadi 22,9 persen. Meski demikian, Irwan menegaskan bahwa capaian tersebut belum memuaskan.

“Target saya pribadi, stunting di Makassar harus turun sampai sekitar 10 persen. Tidak boleh stagnan di atas 15 persen,” tegasnya.

Untuk mencapai target tersebut, DPPKB mendorong crash program yang cepat, strategis, dan terarah.

Salah satunya dengan tidak hanya mengandalkan program Genting berbasis CSR, tetapi juga mendorong pemerintah kota mengalokasikan anggaran langsung untuk pemberian makanan tambahan bagi anak stunting selama tiga hingga enam bulan.

“Tidak mungkin kita hanya mengandalkan CSR untuk lebih dari 3.000 anak stunting. Pemerintah kota harus hadir dengan anggaran sendiri, dan alhamdulillah ini mendapat dukungan dari Wali Kota,” ungkap Irwan.

Selain intervensi gizi, DPPKB Makassar juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi keluarga.

Mayoritas keluarga berisiko stunting berasal dari kelompok ekonomi bawah, sehingga upaya penurunan stunting harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan.

“Mereka harus punya usaha dan tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Karena itu, dinas perdagangan, koperasi, dan UMKM juga kami libatkan,” ujarnya.

Untuk mengoordinasikan upaya lintas sektor tersebut, Pemerintah Kota Makassar membentuk Tim Pengendali Percepatan Penurunan Stunting yang diketuai Wakil Wali Kota Makassar dan melibatkan berbagai perangkat daerah.

“Ini kerja bersama dan kompleks. Mulai dari pemberian gizi, edukasi, sanitasi, hingga pemberdayaan ekonomi. Semua harus berjalan beriringan,” pungkas Irwan.

(Achmad Ghiffary M / Unhas TV)