MAKASSAR, UNHAS.TV - Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam setahun terakhir dinilai menunjukkan tren positif dengan capaian sekitar 5,4 persen.

Namun, capaian tersebut dinilai belum cukup untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah.

Guru Besar Ekonomi Regional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (FEB Unhas), Prof Dr Abdul Rahman Razak SE MSi di Econotalks Unhas TV pada Jumat (9/1/2026), mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi secara statistik memang penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan.

“Pertumbuhan ekonomi itu perlu dan harus kita capai. Tapi pertanyaannya, apakah itu cukup? Jawabannya tidak. Karena yang harus diperhatikan bukan hanya kuantitas, tetapi juga kualitas pertumbuhan,” ujar Abdul Rahman.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi merupakan hasil akumulasi barang dan jasa yang dihasilkan seluruh sektor ekonomi. 

Namun, kesejahteraan baru bisa tercapai jika masyarakat dan seluruh pelaku ekonomi terlibat aktif sebagai mesin pencipta pertumbuhan.

“Kalau keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha kecil minim, maka pertumbuhan tinggi sekalipun tidak akan menghasilkan kesejahteraan yang optimal,” katanya.

Menurut Abdul Rahman, ketimpangan wilayah dalam pembangunan ekonomi merupakan kondisi yang tidak terelakkan.

Perbedaan tersebut muncul akibat ketidaksamaan sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, serta dukungan infrastruktur dan teknologi di setiap daerah.

“Ketimpangan itu alamiah. Tapi persoalannya adalah bagaimana ketimpangan tersebut dikelola agar tidak semakin melebar,” jelasnya.

Ia menilai Indonesia sejatinya merupakan negara yang kaya sumber daya alam. Namun, pengelolaannya belum sepenuhnya terencana dan terdistribusi secara adil.

“Akibatnya, pembagian kue nasional tidak seimbang. Inilah yang membuat pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan,” ujarnya.

Dalam perspektif ekonomi regional, Abdul Rahman menekankan pentingnya membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah, terutama di tingkat desa. Menurutnya, setiap desa seharusnya mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal.

“Konsepnya sederhana, setiap desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Itulah esensi dari dana desa dan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” katanya.

Ia menilai, dana desa akan efektif jika benar-benar diarahkan untuk menciptakan aktivitas ekonomi produktif, bukan sekadar belanja rutin. 

Beberapa desa yang berhasil, menurutnya, adalah desa yang mampu memanfaatkan dana tersebut untuk menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, Abdul Rahman menekankan pentingnya integrasi antar pusat pertumbuhan ekonomi, baik dalam skala mikro, kecil, menengah, hingga nasional.

“Digitalisasi menjadi kunci agar ekonomi lokal bisa terhubung dengan pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa upaya tersebut harus dibarengi dengan pemerataan infrastruktur dasar, seperti jaringan listrik dan internet, terutama di wilayah tertinggal.

“Bagaimana mau membangun pusat pertumbuhan ekonomi kalau infrastruktur dasarnya belum ada? Internet dan listrik itu kebutuhan utama,” tegasnya.

Abdul Rahman juga menekankan bahwa pemerataan pembangunan tidak harus berarti pembagian yang sama rata, melainkan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan jumlah penduduk di tiap wilayah.

“Pemerataan itu bukan berarti sama banyak, tapi proporsional. Manusia adalah subjek dan objek pembangunan, sehingga kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi wilayah,” pungkasnya.

(Achmad Ghiffary M / Unhas TV)