MAKASSAR, UNHAS.TV - Dinamika geopolitik global, reformasi birokrasi, penguatan organisasi publik, hingga pelestarian bahasa daerah menjadi fokus kajian empat profesor Universitas Hasanuddin dalam Rapat Paripurna Senat Akademik Terbatas untuk Upacara Penerimaan Jabatan Profesor yang berlangsung di Ruang Senat Akademik Unhas, Lantai 2 Gedung Rektorat, Kampus Tamalanrea, Makassar, Jumat (17/7/2026). 

Melalui pidato ilmiah, para profesor memaparkan hasil riset yang menawarkan landasan akademik bagi penguatan kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, serta pelestarian warisan linguistik Indonesia.

Keempat profesor yang menyampaikan pidato ilmiah tersebut adalah: Prof Drs Darwis MA PhD (Guru Besar Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik); Prof Dr Muhammad Yunus MA (Guru Besar Bidang Manajemen Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik); Prof Dr Mohamad Tahir Haning MSi (Guru Besar Bidang Administrasi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik); dan Prof Drs Kaharuddin MHum PhD (Guru Besar Bidang Fonologi, Fakultas Ilmu Budaya).

Prof Darwis membawakan pidato ilmiah berjudul "Rekalibrasi Politik Luar Negeri Indonesia di ASEAN dalam Dinamika Geopolitik dan Geostrategis Indo-Pasifik: Perspektif Regional Security Complex dan Realisme Neoklasik."

Prof Darwis menjelaskan bahwa perubahan konteks geopolitik global telah memengaruhi arah politik luar negeri Indonesia di kawasan ASEAN. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok mendorong negara-negara middle power, termasuk Indonesia, untuk menyesuaikan strategi diplomasi melalui rekalibrasi kebijakan luar negeri.

Prof. Darwis menguraikan bahwa melalui konsep Two-Level Game yang diperkenalkan Putnam (1988), kebijakan luar negeri merupakan hasil interaksi simultan antara tekanan internasional dan dinamika politik domestik. "Berdasarkan analisis tersebut, politik luar negeri Indonesia mengalami pergeseran dari Cycle Centris Foreign Policy menuju Intermestic Foreign Policy," jelas Prof. Darwis.

Prof Muhammad Yunus menyampaikan pidato berjudul "Restrukturisasi Organisasi: Mewujudkan Birokrasi Publik yang Adaptif."  Topik ini menguraikan bagaimana perubahan lingkungan yang dipengaruhi perkembangan teknologi, regulasi, tuntutan masyarakat, dan globalisasi menuntut organisasi publik melakukan restrukturisasi agar mampu merespons perubahan secara cepat, inovatif, dan responsif.

Ia menjelaskan bahwa restrukturisasi organisasi bukan sekadar perampingan struktur birokrasi, tetapi merupakan proses pembenahan sistem kerja melalui penguatan sumber daya manusia, digitalisasi organisasi, desentralisasi kewenangan, serta kolaborasi multipihak.

"Keempat aspek tersebut menjadi fondasi terbentuknya organisasi publik yang adaptif sehingga mampu mendukung penerapan good public governance," ujar Prof Muhammad Yunus.

Prof Mohamad Tahir Haning menyampaikan pidato ilmiah berjudul "Membangun Kepercayaan Publik terhadap Kebijakan Pemerintah melalui Reformasi Birokrasi di Indonesia." Ia menjelaskan bahwa pada era globalisasi dan digitalisasi, ilmu administrasi pembangunan dituntut menghasilkan kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan sebagai prasyarat terbentuknya kepercayaan publik (public trust).

"Dalam perspektif New Public Governance, kepercayaan menjadi mekanisme penting yang memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dan menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik," jelas Prof. Tahir Haning.

Adapun Prof Kaharuddin menyampaikan pidato ilmiah berjudul "Korespondensi Fonem dalam Bahasa Bugis–Makassar." Pidato ini menjelaskan bahwa fonologi berperan penting dalam memahami pola bunyi, struktur suku kata, tekanan, intonasi, serta proses perubahan bunyi dalam berbagai bahasa dan dialek. 

Kajian fonologi tidak hanya menjadi landasan dalam memahami sistem bahasa, tetapi juga mendukung pengembangan teknologi bahasa, pembelajaran, dokumentasi, dan pelestarian bahasa daerah.

Melalui hasil penelitiannya, Prof. Kaharuddin menemukan adanya korespondensi fonem antara bahasa Bugis dan bahasa Makassar pada posisi awal, tengah, dan akhir kata.

Salah satu kaidah yang ditemukan adalah perubahan fonem /ɔ/ dalam bahasa Bugis menjadi /a/ dalam bahasa Makassar pada sejumlah kosakata yang memiliki makna yang sama. Temuan tersebut memperkaya kajian fonologi sekaligus mendukung upaya dokumentasi dan pelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia.(*)