MAKASSAR, UNHAS.TV - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Dr Jufri Rahman, menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk delapan rumah sakit yang berada di bawah koordinasi Pemprov Sulsel.

Rapat ini dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel pada Selasa, 21 Januari 2025, berdasarkan instruksi Penjabat Gubernur Prof. Fadjry Djufry.

Dalam forum ini, setiap rumah sakit memaparkan capaian program, realisasi kinerja tahun 2024, serta target pendapatan dan realisasi program yang direncanakan untuk tahun anggaran 2025. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan memaksimalkan pendapatan rumah sakit pada tahun mendatang.

“Rapat ini adalah urun rembuk untuk mengetahui apa yang telah dikerjakan rumah sakit ini di tahun 2024, lalu masalah dan kendala apa yang ditemui, kemudian kita bersama-sama mencari solusinya supaya kejadian itu tidak berulang di tahun 2025 ini,” jelas Jufri Rahman.

Jufri juga menegaskan pentingnya penyesuaian target kinerja untuk tahun 2025 dengan mengacu pada realisasi capaian tahun sebelumnya. Ia berharap target yang telah ditetapkan dalam APBD 2025 dapat disesuaikan melalui APBD Perubahan, guna memastikan pengelolaan yang lebih realistis.

“Sebaiknya target itu mengacu kepada realisasi (kinerja) tahun 2024. Dan karena target sudah ditetapkan di (APBD) tahun 2025, kita sesuaikan targetnya itu di anggaran perubahan nanti,” tambahnya.

Usai rapat, Direktur RS Labuang Baji, dr. Rachmawati Syahrir, menilai evaluasi ini menjadi momen penting untuk menilai indikator kinerja delapan rumah sakit di bawah Pemprov Sulsel. Ia menyoroti perlunya alat ukur kinerja yang seragam untuk meningkatkan akurasi evaluasi.

“Cuma secara besaran diharapkan ada keberagaman indikator yang digunakan supaya alat ukurnya sama untuk melihat keberhasilan atau hal-hal yang perlu diperbaiki,” ungkap dr. Rachmawati.

Lebih lanjut, dr Rachmawati menjelaskan bahwa rapat ini juga membahas kendala-kendala yang menyebabkan pendapatan rumah sakit daerah masih rendah dibandingkan rumah sakit swasta.

“Tentu hal-hal yang terkait penganggaran dan strategi marketing menjadi poin utama, yang lebih kepada analisis masalah yang masih harus menjadi fokus untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjadikan Rumah Sakit Daerah bisa lebih kompetitif,” tegasnya.

Adapun delapan rumah sakit yang menjadi perhatian Pemprov Sulsel meliputi RSUD Labuang Baji, RSUD Haji, RS Ibu dan Anak Fatima, RS Ibu dan Anak Pertiwi, RSKD Gigi Mulut, RSUD Sayang Rakyat, RS Dadi, dan RSUD La Mappapenning Bone.

Kinerja delapan rumah sakit ini juga terus dipantau oleh Pj Gubernur Prof. Fadjry Djufry guna memastikan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Sulawesi Selatan. (*)

(Rahmatia Ardy/Unhas.TV)