MAKASSAR, UNHAS.TV - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin resmi menggandeng Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Makassar untuk mempercepat pendirian Program Studi Kesejahteraan Sosial.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara FISIP Unhas dan Kementerian Sosial melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Makassar, di Ruang Rapat FISIP Unhas, Kamis (16/4/2026).

Penandatanganan itu tidak berdiri sendiri. Pada hari yang sama, kedua lembaga menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna membahas arah pembentukan program studi baru tersebut.

Forum itu dipakai untuk menguji rancangan akademik, membaca kebutuhan lapangan, dan menyelaraskan profil lulusan dengan kebutuhan dunia kerja di sektor kesejahteraan sosial.

Dekan FISIP Unhas, Prof. Dr. Phill. Sukri, SIP., M.Si, mengatakan kerja sama itu merupakan langkah strategis kampus untuk memperkuat pengembangan keilmuan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Menurut Prof Sukri, FISIP Unhas sebenarnya telah lama memiliki konsentrasi kajian kesejahteraan sosial. Kini, kata dia, gagasan itu memasuki tahap finalisasi pembukaan program studi.

“Kerja sama ini harus berlanjut pada implementasi nyata. Kami ingin memastikan bahwa program studi yang akan dibuka benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat serta dunia kerja,” kata Prof Sukri dalam rilis yang diterima Unhas.TV.

Ia menekankan bahwa pembentukan prodi tidak cukup hanya bertumpu pada dokumen administratif. Menurut dia, keterlibatan para pemangku kepentingan menjadi bagian penting, terutama dalam penyusunan kurikulum dan penajaman kompetensi lulusan.

PRODI KESOS - Dekan FISIP Unhas Prof Sukri dan Kepala BBPPKS Makassar Wiwit Widiansyah meneken perjanjian kerja sama (PKS) di Ruang Rapat FISIP Unhas, Kamis (16/4/2026). (Dok FISIP Unhas)

Kampus, kata Prof Sukri, tidak boleh berhenti pada target menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga harus menyiapkan mereka agar siap bekerja di lapangan sosial yang kompleks.

FGD yang menjadi inti kegiatan membahas sejumlah hal pokok, mulai dari rancangan kurikulum, profil lulusan, sampai kompetensi yang dinilai wajib dimiliki mahasiswa.

Forum itu melibatkan unsur dekanat, Kepala Departemen Sosiologi, dan tim task force pendirian Program Studi Kesejahteraan Sosial.

Pembahasan diarahkan untuk memastikan bahwa desain prodi tidak lepas dari kebutuhan riil masyarakat dan perkembangan sektor pelayanan sosial.

Salah satu penekanan utama dalam diskusi adalah pentingnya konsep link and match. Para peserta menilai kurikulum harus bergerak lebih dekat dengan kebutuhan dunia kerja, tanpa kehilangan dasar teoritiknya.

Karena itu, pembelajaran tidak hanya dibayangkan berlangsung di ruang kelas, melainkan juga melalui magang, penelitian lapangan, dan keterlibatan langsung di masyarakat.

Prodi Kesos Topang Kebutuhan Pemerintah