KEGIATAN FGD - Kegiatan Focus Group of Discussion (FGD) oleh FISIP Unhas dan BBPPKS Makassar di Ruang Rapat FISIP Unhas, Kamis (16/4/2026). Kegiatan FGD ini menggagas pendirian Program Studi Kesejahteraan Sosial di lingkup FISIP Unhas. (Dok FISIP Unhas)

Kepala BBPPKS Makassar, Wiwit Widiansyah, menyatakan pihaknya mendukung dan menyambut inisiatif FISIP Unhas tersebut.

Menurut dia, kehadiran Program Studi Kesejahteraan Sosial penting untuk menopang kebutuhan pemerintah dalam menghadapi beragam persoalan sosial, dari kemiskinan hingga ketimpangan dan pemberdayaan masyarakat.

“Kami siap mendukung penuh, mulai dari pelatihan, pendampingan, hingga penyediaan lokasi praktik bagi mahasiswa,” ujar Wiwit.

Ia menilai kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga pemerintah perlu diperkuat agar lahir tenaga profesional yang siap bekerja di tengah masyarakat.

Dalam forum itu, FISIP Unhas juga mengusulkan kekhasan program studi yang akan dibangun, yakni penguatan kajian masyarakat maritim dan mitigasi bencana.

Fokus tersebut dinilai relevan dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang menghadapi persoalan sosial khas di wilayah pesisir dan daerah rawan bencana.

Pendekatan masyarakat maritim diarahkan untuk membaca dinamika sosial di kawasan pesisir, termasuk kemiskinan, akses layanan sosial, dan ketahanan komunitas.

Adapun aspek mitigasi bencana dipandang penting agar mahasiswa tidak hanya memahami teori kesejahteraan sosial, tetapi juga mampu menangani dampak sosial dari bencana alam yang kerap berulang.

Melalui rancangan itu, lulusan prodi diharapkan memiliki kompetensi yang lebih luas, mulai dari peneliti sosial, pengelola program kesejahteraan, pendamping masyarakat, hingga pekerja sosial yang terlibat dalam penanganan bencana dan pemberdayaan komunitas pesisir.

BBPPKS Makassar pun membuka peluang kerja sama lanjutan, seperti program magang, penelitian bersama, serta keterlibatan praktisi sebagai pengajar. Skema itu diharapkan dapat memperkuat kualitas pembelajaran sekaligus memberi pengalaman langsung kepada mahasiswa.

Bagi FISIP Unhas, penandatanganan PKS yang dirangkaikan dengan FGD ini menjadi pijakan awal untuk membawa rencana pendirian Program Studi Kesejahteraan Sosial ke tahap implementasi.

Di atas kertas, pendirian prodi baru mungkin tampak sebagai urusan administratif kampus. Namun, dalam pembahasan kemarin, yang dipertaruhkan sesungguhnya lebih besar, yaitu bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bekerja di tengah persoalan sosial yang kian rumit.

Sinergi internal kampus dan dukungan pemerintah disebut sebagai faktor penentu. Kedua pihak kini bersepakat menindaklanjuti hasil FGD ke langkah-langkah yang lebih konkret.

Targetnya bukan semata membuka prodi baru, melainkan menghadirkan program pendidikan yang unggul, kontekstual, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di wilayah maritim dan kawasan rawan bencana. (*)