MAKASSAR, UNHAS.TV - Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi perubahan wajah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin.

Pembenahan kebersihan, keindahan kawasan, hingga penataan pedagang kaki lima (PKL) dinilai mulai menunjukkan hasil. Pemerintah provinsi juga menyatakan dukungan terhadap pembangunan Makassar dengan alokasi anggaran lebih dari Rp700 miliar.

Apresiasi itu disampaikan Andi Sudirman seusai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Makassar dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (9/11/2026).

Mengusung tema "Nyalakan Harapan, Merawat Masa Depan", peringatan hari jadi Makassar tersebut menjadi momentum evaluasi pembangunan sekaligus penguatan kerja sama antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi.

Di hadapan awak media, Andi Sudirman secara khusus menyoroti penataan kawasan perkotaan yang dinilai mengalami perubahan dalam dua tahun terakhir. Ia mengapresiasi langkah Munafri Arifuddin yang melakukan pembenahan sejumlah titik kota, termasuk penertiban PKL.

"Saya memberikan apresiasi kepada Pak Wali Kota atas penataan dan keindahan Kota Makassar. Luar biasa perubahan yang dilakukan, termasuk keberanian untuk bergerak menata kembali PKL," kata Andi Sudirman.

Menurut dia, pembenahan tersebut mulai mendapat respons positif dari masyarakat dan pengunjung yang datang ke Makassar. Kebersihan dan keteraturan kawasan perkotaan menjadi beberapa aspek yang mendapat perhatian.

"Alhamdulillah, sudah banyak komentar positif dari para pengunjung yang masuk ke Makassar. Luar biasa. Terima kasih kepada Pak Wali Kota dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar," ujarnya.

Ia menilai komunikasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan ibu kota provinsi.

Kolaborasi kedua pemerintahan perlu terus diperkuat agar pembangunan memberikan dampak langsung terhadap kualitas lingkungan dan kenyamanan masyarakat.

Meski mendukung penertiban kawasan, Andi Sudirman mengingatkan pemerintah agar memperhatikan nasib pedagang yang terdampak relokasi.

Menurut dia, penataan kota perlu mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil yang telah lama mencari penghasilan di kawasan tersebut.

Pemerintah perlu menyediakan lokasi alternatif yang layak agar para pedagang tetap dapat menjalankan usahanya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kata dia, siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Makassar untuk membuka ruang usaha baru bagi mereka.

"Tentu di sisi lain, bagaimana menempatkan lokasi-lokasi bagi mereka yang sudah dipindahkan atau sudah lama beroperasi di situ, agar ada solusi. Kami juga siap membantu melakukan kolaborasi dengan Kota Makassar," tuturnya.

Andi Sudirman juga menyoroti kebutuhan modernisasi pengelolaan sampah. Pemerintah provinsi dan pemerintah kota tengah memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong penerapan teknologi pengolahan sampah, termasuk program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Ia turut mengapresiasi pembenahan kawasan Antang dan rencana pengembangannya sebagai hutan kota. Menurut dia, pengembangan ruang terbuka hijau menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.

Dukungan pemerintah provinsi juga terlihat melalui pembiayaan sejumlah proyek pembangunan di Makassar. Andi Sudirman menyebut nilai anggaran yang masuk ke kota tersebut mencapai lebih dari Rp700 miliar.

Anggaran itu mencakup pembangunan kawasan Center Point of Indonesia (CPI), kawasan Sudiang, infrastruktur jalan, serta bantuan pembangunan rumah ibadah.

"Untuk pembangunan yang masuk di Kota Makassar, ada sekitar Rp700 miliar lebih. Di CPI kurang lebih Rp500 sampai Rp600 miliar, kemudian Sudiang, jalan, beberapa pembangunan bantuan, rumah ibadah, dan masih banyak lagi," katanya.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyatakan pembangunan kota membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah provinsi, DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dunia usaha, dan masyarakat.

Munafri mengakui Makassar masih menghadapi banyak persoalan pembangunan. Menurut dia, kondisi kota yang ideal membutuhkan proses panjang dan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.

"Perjalanan ini masih sangat panjang untuk mencapai posisi atau kondisi ideal sebuah kota. Banyak hal yang harus kita selesaikan. Tetapi ini tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Makassar bukan kota yang bisa tumbuh dengan sendirinya," ujar Munafri.

Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan dan arahan Gubernur Sulawesi Selatan. Munafri juga menegaskan bahwa berbagai capaian pembangunan merupakan hasil kerja bersama pemerintah kota, DPRD, organisasi perangkat daerah, Forkopimda, dan masyarakat.

Dalam pembangunan ke depan, Munafri menekankan pentingnya menyediakan ruang aktivitas yang produktif bagi warga. Pemerintah perlu memastikan masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dan menjalankan kegiatan ekonomi.

"Bagaimana kegiatan warga kota ini bisa terfasilitasi oleh pemerintah. Proses pemberdayaan harus bisa berjalan sehingga aktivitas yang terjadi di Kota Makassar ini merupakan aktivitas yang produktif," katanya.

Munafri juga mengungkapkan bahwa Makassar telah keluar dari status pengawasan dalam evaluasi pengelolaan lingkungan. Dengan perkembangan tersebut, pemerintah kota kembali memperoleh kesempatan mengikuti proses penilaian penghargaan Adipura.

Capaian itu menjadi dorongan bagi pemerintah kota untuk memperkuat pengelolaan sampah, menjaga kebersihan lingkungan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Momentum HUT ke-419 Kota Makassar pun menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui perubahan fisik kota.

Keberlanjutan ekonomi warga, kualitas lingkungan, dan keterlibatan masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam mewujudkan Makassar yang tertib, inklusif, dan produktif. (*)