JAKARTA, UNHAS.TV - Jurubicara Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), Husain Abdullah, menyampaikan penghargaan kepada Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, yang mengatakan M Jusuf Kalla sebagai negarawan dan mantan wapres yang tidak punya niat buruk mendiskreditkan agama tertentu. Pigai juga meminta semua pihak tidak mudah terpancing dan mengedepankan pendekatan dialogis dalam penyelesaian masalah.
"Kami memaknai pernyataan Menteri HAM RI, Natalius Pigai, sebagai pandangan yang jernih dari pemerintah agar masalah selesai dengan tanpa mereduksi kenegarawanan dan peran Pak JK dalam proses perdamaian Poso dan Ambon. Sekaligus memberi arah dalam penyelesaian masalah yang sedang viral ini," kata Husain Abdullah kepada media.
Husain Abdullah juga mengungkapkan bahwa saat ini M Jusuf Kalla masih berada di Jepang dalam rangka meresmikan sejumlah masjid sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) serta menjalankan beberapa agenda lainnya.
Meskipun di luar negeri, JK memberi perhatian terhadap polemik yang timbul sebagai buntut dari pemotongan video ceramahnya di UGM, 5 Maret lalu. Husain mengumumkan bahwa JK akan memberikan keterangan resmi dan klarifikasi kepada media pada hari Sabtu, 18 April 2026 di Jakarta.
Selain itu, JK juga berencana mengadakan pertemuan dengan sejumlah Tokoh Islam dan Kristen untuk menjelaskan langsung konteks utuh ceramahnya, sehingga masalah tidak berkembang liar dan kerukunan umat beragama tetap terjaga.
"Pak JK ingin menyelesaikan ini dengan kepala dingin dan pendekatan dialog, seperti yang selalu beliau lakukan selama ini," pungkas Husain Abdullah.
Pada kesempatan terpisah, Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menegaskan, pelaporan yang dilakukan oleh Sahat Martin Philip Sinurat melalui GAMKI terhadap Jusuf Kalla, adalah bersifat kelembagaan dana sema sekali tidak terkait dengan partai meskipun Sahat merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Kepada wartawan, usai menemui mantan Presiden Joko Widodo di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/4/2026), Ahmad Ali menyebutkan, apa yang dilakukan oleh GAMKI dan organisasi lain adalah hak individu yang dijamin undang-undang.
Ahmad Ali menegaskan pelaporan tersebut tidak ada keterkaitannya dengan partai. Ia menyebut langkah pelaporan itu merupakan tindakan pribadi, meskipun pelapor, Sahat Martin Philip Sinurat, diketahui merupakan kader PSI.
Ahmad Ali juga mengungkap bahwa pihak Jusuf Kalla telah menghubunginya secara langsung untuk membahas masalah tersebut. Salah satu upaya PSI, ujarnya, yakni berencana mempertemukan Sahat Martin dengan Jusuf Kalla
Ahmad Ali yang juga pengurus Dewan Masjid Indonesia, menegaskan punya tanggung jawab moral kepada Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Jusuf Kalla. Ia berharap masalah ini dapat segera diselesaikan.(*)
