MAKASSAR, UNHAS.TV – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung selama berbulan-bulan menunjukkan besarnya tantangan dalam upaya pencegahan dan pemadaman.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Prof Dr Ir Syamsu Rijal SHut MSi IPU, menilai pemantauan titik panas melalui satelit perlu dioptimalkan, disertai penguatan jumlah petugas dan keterlibatan masyarakat.

Karhutla menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selain merusak ekosistem, kebakaran juga menghasilkan asap yang dapat menurunkan kualitas udara dan memicu gangguan pernapasan.

Penanganannya semakin sulit ketika api telah menyebar luas, terutama pada kawasan gambut yang memungkinkan kebakaran terus berlangsung di bawah permukaan tanah.

Syamsu Rijal mengungkapkan, pemantauan titik panas melalui satelit merupakan salah satu upaya mitigasi untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Namun, kecepatan penyebaran api kerap tidak sebanding dengan kemampuan petugas dalam melakukan penanganan.

“Ya, upaya sudah dilakukan optimal atau maksimal sejauh ini Satelit itu, penggunaan satelit untuk secara jauh ya, di indera ya, diamati dari jauh itu untuk melihat hotspotnya itu sebenarnya upaya pencegahan Itu berupa mitigasi," ujarnya.

"Tetapi memang kalau sudah meluas seperti ini, penanganannya itu kan selalu saya bilang lebih cepat kan kejadiannya dibanding penanganannya. Sehingga memang itu sulit sekali untuk dikendalikan,” ungkap Syamsu Rijal.

Ia menjelaskan, kebakaran di kawasan gambut memiliki karakteristik berbeda karena api dapat merambat dan bertahan di bawah permukaan tanah. Kondisi tersebut menyebabkan api yang terlihat telah padam di permukaan belum tentu sepenuhnya berhasil dipadamkan.

Menurutnya, keterbatasan deteksi satelit terhadap titik panas yang berada jauh di bawah permukaan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan kebakaran gambut. Karena itu, upaya pencegahan perlu menjadi prioritas dibandingkan hanya mengandalkan pemadaman setelah kebakaran meluas.

Syamsu Rijal juga menyoroti ketidakseimbangan antara luas kawasan hutan dan jumlah petugas yang bertanggung jawab melakukan pengawasan. Kondisi tersebut membuat potensi kebakaran di sejumlah titik sulit terpantau secara langsung, terutama ketika terjadi di wilayah terpencil.

Ia menilai penguatan sistem pemantauan dini perlu disertai pemetaan wilayah rawan kebakaran, peningkatan pengawasan menjelang musim kemarau, serta edukasi masyarakat.

Keterlibatan perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan hutan, perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat juga dinilai penting untuk menekan risiko kebakaran sejak awal.

Selain persoalan pemantauan, keterbatasan akses dan sumber air turut menghambat proses pemadaman. Kawasan hutan yang memiliki topografi sulit dijangkau dan minim infrastruktur membuat mobilisasi petugas serta peralatan menjadi lebih rumit.

“Ya, satelit kan itu bisa memotret peningkatan suhu. Kalau untuk dari dalam sebenarnya kita bisa memasang alat pengukur suhu di beberapa titik. Tapi sekali lagi yang diamati ini bukan kota, kawasan hutan yang secara topografi sangat sulit dijangkau," ujarnya.

"Yang kedua juga di daerah-daerah remote area yang sulit terjangkau itu kan kalau terjadi titik api disitu untuk menjangkaunya sangat sulit. Infrastrukturnya juga sangat kurang ya,” jelas Syamsu Rijal.

Ia menambahkan, keterbatasan sumber air di tengah hutan, terutama saat musim kemarau, membuat petugas harus mencari dan mengangkut air dari lokasi lain untuk mendukung pemadaman.

Situasi ini memperlihatkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan personel yang memadai, tetapi juga dukungan infrastruktur dan sarana operasional.

Lebih lanjut, Syamsu Rijal menekankan pentingnya pengembangan sistem peringatan dini atau early warning system untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla.

Pemantauan suhu di sejumlah titik dan pendirian pos pemantauan kebakaran di wilayah rawan dapat menjadi bagian dari upaya tersebut, meskipun membutuhkan dukungan anggaran yang besar.

Di sisi lain, dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat juga perlu menjadi perhatian. Paparan asap dapat mengganggu sistem pernapasan, sehingga masyarakat perlu memperoleh edukasi mengenai langkah perlindungan diri, termasuk penggunaan masker ketika kualitas udara memburuk dan menghindari aktivitas di luar ruangan saat kondisi udara tidak sehat.

Ia juga mengingatkan pentingnya menghentikan praktik pembakaran dalam kegiatan pembukaan atau pengolahan lahan yang berpotensi memicu kebakaran.

Menurutnya, pencegahan karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan kalangan akademisi.

Syamsu Rijal berharap, penguatan pemantauan, peningkatan kesiapsiagaan, serta kolaborasi lintas sektor dapat menjadi langkah berkelanjutan untuk menekan risiko karhutla.

Dengan demikian, penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika api telah meluas, tetapi juga pada pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang.

(Andrea Ririn Karina / Unhas TV)