MAKASSAR, UNHAS.TV – Di era digital yang terus berkembang, media memiliki peran strategis dalam memastikan keterbukaan informasi, hak sipil, dan kesetaraan wilayah.
Konferensi Media Regional 2025 yang digelar di Bikin-Bikin Creative Hub, Nipah Mall, Makassar, Senin (24/3/2025), menjadi ajang penting bagi insan media, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung demokrasi yang lebih sehat.
Acara ini diselenggarakan oleh Kabar Makassar dan BBC Media Action dengan dukungan Pemerintah Inggris di Indonesia. Berbagai diskusi kritis mengemuka, mulai dari penguatan kapasitas jurnalis hingga perlindungan hukum bagi pekerja media di Indonesia timur.
Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa MSc, menekankan bahwa kolaborasi antara media, akademisi, dan masyarakat sipil merupakan kunci utama dalam menjembatani kesenjangan wilayah.
Menurutnya, keberadaan media yang kuat akan mendorong pemerataan akses informasi dan membangun masyarakat yang lebih sadar akan hak-haknya.
"Penguatan media bukan hanya tentang kebebasan pers, tetapi juga tentang bagaimana kita semua, termasuk akademisi dan masyarakat sipil, turut serta dalam membangun demokrasi yang lebih baik. Konferensi ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia tetap sehat dan berkelanjutan," ujar Prof Jamaluddin.
Selain kolaborasi lintas sektor, tantangan terbesar bagi media di Indonesia Timur adalah memastikan informasi yang mereka sajikan tetap berkualitas dan berdampak luas.
Helena Rea, Head of Project BBC Media Action, menyoroti pentingnya penguatan kapasitas media agar mereka mampu memberikan layanan informasi yang lebih baik kepada publik.
"Kami melihat bahwa penguatan kapasitas jurnalis sangat krusial, terutama di Indonesia Timur. Meningkatkan kualitas jurnalisme tidak hanya soal menghadirkan berita yang kredibel, tetapi juga memastikan kesejahteraan para jurnalis agar mereka dapat bekerja dengan profesionalisme dan integritas tinggi," kata Helena.
Diskusi dalam konferensi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya: Penguatan investigasi media di sektor energi dan kesehatan.
Kemudian penghapusan diskriminasi pajak bagi jurnalis dan aktivis HAM, meningkatkan kesejahteraan jurnalis untuk menjaga independensi media.
Konferensi ini juga diharapkan dapat mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat perlindungan hukum bagi jurnalis, khususnya di kawasan Indonesia Timur, yang kerap menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
Dengan berbagai rekomendasi yang dihasilkan, Konferensi Media Regional 2025 menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran media dan masyarakat sipil dalam mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan berkualitas. (*)
(Venny Septiani Semuel / Unhas.TV)
