MAKASSAR, UNHAS.TV - Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya memastikan tata kelola anggaran dan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan pemerintah pusat.

Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi antara KPK dan Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Rabu (9/9/2026).

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut langsung kedatangan rombongan KPK yang dipimpin Direktur Monitoring KPK, Aida Ratna Zulaiha.

Dalam pertemuan tersebut, Munafri menekankan pentingnya pengelolaan MBG yang mempertimbangkan karakteristik wilayah Makassar, terutama karena kota tersebut tidak hanya memiliki kawasan perkotaan, tetapi juga wilayah kepulauan dengan tantangan akses yang berbeda.

Menurut Munafri, kondisi geografis menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan program nasional tersebut.

Wilayah kepulauan Makassar memiliki ketergantungan tinggi terhadap kondisi musim, sehingga distribusi makanan bergizi membutuhkan perencanaan yang lebih matang.

“Kita melihat urgensi yang ada di Kota Makassar ini memang perlu dilakukan tata kelola yang baik. Kota Makassar ini punya pulau yang terpencil yang sangat tergantung dengan musim sehingga ini harus menjadi perhatian,” ujar Munafri.

Wali kota yang akrab disapa Appi itu menjelaskan, penerima manfaat MBG di Makassar tidak hanya berasal dari kalangan peserta didik.

Program tersebut juga menyasar kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Karena itu, kualitas penyediaan makanan bergizi menjadi aspek yang harus dijaga agar sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

Pemerintah Kota Makassar, kata Munafri, mengambil peran dalam memastikan aspek pendukung program berjalan sesuai ketentuan. Salah satunya melalui pengawasan terhadap kelengkapan perizinan dan kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi penyelenggara dapur MBG.

“Dari sana, kami beserta seluruh tim yang ada di lingkup Pemerintah Kota Makassar ini memang berada di dalam posisi untuk memastikan seluruh perizinan, sertifikat laik sanitasi, dan sebagainya itu harus menjadi perhatian kepada MBG-MBG yang ada,” katanya.

Selain persoalan sanitasi, Pemkot Makassar juga menaruh perhatian pada akurasi data penerima manfaat. Munafri mengatakan, pendataan yang tepat diperlukan agar program tidak hanya menjangkau sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta yang memiliki kebutuhan serupa.

Di sisi lain, pelaksanaan MBG dinilai memiliki dampak terhadap aktivitas ekonomi lokal. Besarnya kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG berpotensi meningkatkan penyerapan komoditas pasar.

Namun, pemerintah daerah juga perlu menjaga agar peningkatan permintaan tersebut tidak berdampak terhadap kenaikan harga pangan.

Untuk mengantisipasi hal itu, Pemkot Makassar mendorong keterlibatan masyarakat sekitar dapur MBG sebagai pemasok bahan pangan melalui program urban farming. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga.

“Kami juga menjaga sehingga lonjakan inflasi itu bisa kita tahan, karena hampir semua kebutuhan-kebutuhan yang ada di pasar ini kemungkinan besar akan terserap melalui dapur-dapur MBG,” tutur Munafri.

Sementara itu, Direktur Monitoring KPK Aida Ratna Zulaiha menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya KPK untuk memahami pelaksanaan MBG di tingkat pemerintah daerah.

KPK ingin mengetahui dukungan yang diperlukan pemerintah daerah dalam menjalankan target program pemerintah pusat.

Selain mengidentifikasi kebutuhan, KPK juga membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan MBG. Masukan tersebut akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi kepada pemerintah pusat.

“Kami ingin mendapatkan masukan, rekomendasi, dan sekaligus kalau ada permasalahan bisa disampaikan kepada kami supaya dalam memformulasikan rekomendasi itu bisa betul dan bisa berdampak, bisa menyelesaikan masalah,” kata Aida.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas dalam memastikan program MBG berjalan transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (*)