MAKASSAR, UNHAS.TV - Pemerintah Kota Makassar menata kawasan Jalan Veteran Utara, Kecamatan Bontoala, yang selama puluhan tahun digunakan sebagai lokasi aktivitas pasar tumpah.

Penertiban pedagang kaki lima (PKL), serta aktivitas bongkar muat di badan jalan dan trotoar berlangsung pada Minggu (24/5/2026) dini hari.

Direktur Utama Perumda Pasar Makassar Raya, Ali Gauli Arief, mengatakan penataan berjalan kondusif. Menurut dia, tidak ada kericuhan ataupun gesekan antara petugas dan pedagang selama proses relokasi berlangsung.

“Alhamdulillah penataan berjalan kondusif. Tidak ada gesekan karena semua dilakukan secara kolektif dengan mengedepankan komunikasi dan menjaga ketertiban serta keamanan warga,” kata Ali, dalam rilis humas Pemkot.

Penataan dilakukan Pemerintah Kota Makassar melalui unsur kecamatan bersama tim gabungan. Aparat TNI-Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, jajaran Perumda Pasar, pemerintah kecamatan, kelurahan, Kesbangpol, dan tokoh masyarakat ikut mengawal proses tersebut.

Kawasan yang ditata meliputi Jalan Veteran Utara, Jalan Kubis, Jalan Lobak, Lorong 97, Lorong 98, serta sejumlah lorong di sekitar Pasar Kalimbu.

Selama ini, kawasan tersebut dipenuhi pedagang sayur-mayur, mobil boks, dan lapak pedagang kaki lima. Aktivitas itu kerap menyebabkan kemacetan, penyempitan jalan, serta mengganggu fungsi trotoar bagi pejalan kaki.

Ali mengatakan pendekatan dialogis menjadi kunci penertiban. Pemerintah, kata dia, lebih dulu membangun komunikasi dengan pedagang agar relokasi tidak memicu konflik sosial. “Semua berjalan baik karena pedagang juga memahami tujuan penataan ini,” ujarnya.

Sebanyak 308 penjual atau mobil boks yang biasa melakukan bongkar muat di kawasan tersebut telah berpindah ke Terminal Malengkeri, Kecamatan Tamalate.

Lokasi itu disiapkan sebagai tempat relokasi yang lebih luas, aman, dan tertata. Pemerintah juga menyediakan fasilitas tempat secara gratis agar pedagang tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi.

Menurut Ali, relokasi ini diperlukan karena aktivitas bongkar muat di badan jalan selama ini menjadi salah satu penyebab kemacetan di Jalan Veteran Utara. Kendaraan pedagang kerap berhenti di pinggir jalan untuk menurunkan barang dagangan sehingga arus lalu lintas tersendat.

“Pemerintah Kota Makassar menyiapkan lokasi relokasi yang lebih luas dan tertata di Terminal Malengkeri agar aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa mengganggu fasilitas umum,” kata Ali.

PKL di Pasar Kalimbu

Selain menertibkan mobil boks dan pedagang bongkar muat, pemerintah juga membongkar lapak pedagang kaki lima di sekitar Pasar Kalimbu. Pembongkaran dilakukan pada malam hari untuk membuka akses jalan serta mengembalikan fungsi badan jalan dan trotoar.

Ali menyebutkan pedagang di kawasan itu telah beraktivitas lebih dari 20 tahun. Data Perumda Pasar mencatat jumlah pedagang di kawasan Pasar Kalimbu mencapai 359 orang.

Rinciannya, 68 pedagang di Jalan Kubis, 84 pedagang di Jalan Mentimun, 85 pedagang di Jalan Bayam, 35 pedagang di Lorong 101, 23 pedagang di Lorong 99, serta 42 pedagang di Lorong 97. Sisanya tersebar di Lorong 98 dan sejumlah titik lain di sekitar pasar.

Pemerintah Kota Makassar menilai penataan ini menjadi bagian dari upaya mengembalikan fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Selain memperlancar arus lalu lintas, penataan juga diarahkan untuk menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi potensi kerawanan sosial, serta menghadirkan ruang publik yang lebih aman dan tertib.

Ali berharap pedagang tetap konsisten menempati lokasi relokasi di Terminal Malengkeri. Dengan begitu, penataan Jalan Veteran Utara dan kawasan Pasar Kalimbu dapat berlangsung berkelanjutan.

“Dengan kesadaran pedagang untuk relokasi ke Terminal Malengkeri, penataan Jalan Veteran kembali berfungsi dengan baik dan tidak lagi mengganggu pengguna jalan lainnya,” ujarnya.

Warga di sekitar Jalan Kubis dan Jalan Veteran Utara menyambut penataan tersebut. Mereka menilai langkah itu sudah lama dinantikan karena aktivitas pasar tumpah selama ini tidak hanya mengganggu lalu lintas, tetapi juga berdampak pada kebersihan dan kenyamanan lingkungan. (*)