MAKASSAR, UNHAS.TV - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Namun, di balik ambisi besar itu, pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah berat pada aspek infrastruktur, tata kelola, keamanan pangan, dan keberlanjutan anggaran.

Pandangan itu mengemuka dalam Webinar Nasional, Senin (17/3/2026) yang menghadirkan Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makanan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Prof Sukri Palutturi SKM MKes MScPH PhD.

Dalam paparannya, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas itu menyebut MBG sebagai intervensi gizi nasional yang menyasar kelompok rentan, mulai dari siswa PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Program pemberian makanan bergizi gratis kepada peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui merupakan langkah strategis untuk membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045 melalui pemenuhan gizi sejak dini,” kata Prof Sukri.

Menurut dia, program itu tidak berdiri di ruang kosong. MBG, kata dia, telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, pembentukan Badan Gizi Nasional, serta sejumlah regulasi kesehatan yang menempatkan gizi sebagai prioritas pembangunan manusia.

Pemerintah, kata Prof Sukri, menargetkan pembentukan sekitar 30 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Setiap unit dirancang melayani sekitar 3.000 penerima manfaat melalui dapur penyedia makanan bergizi yang tersebar di berbagai daerah.

Urgensi program itu, Prof Sukri melanjutkan, berkaitan langsung dengan situasi gizi nasional yang masih rapuh. Indonesia masih menghadapi prevalensi stunting 21,5 persen dan anemia pada remaja putri sebesar 26,8 persen. Dua masalah ini dinilai berpengaruh langsung terhadap kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Guru Besar Kesehatan Masyarakat itu mengingatkan, malnutrisi pada 1.000 hari pertama kehidupan dapat menghambat perkembangan otak secara permanen. Ia menyebut sejumlah penelitian internasional yang menunjukkan bahwa anak dengan stunting rata-rata memiliki tingkat kecerdasan 10 hingga 15 poin lebih rendah dibandingkan anak dengan status gizi baik.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan strategis negara untuk membangun Generasi Emas Indonesia 2045, di mana jutaan siswa menerima makanan bergizi melalui jaringan dapur layanan gizi nasional, namun di balik harapan besar tersebut masih terdapat berbagai tantangan implementasi seperti infrastruktur dapur, tata kelola program, serta pengawasan kualitas pangan yang harus diselesaikan agar kebijakan ini benar-benar memberikan dampak bagi masa depan sumber daya manusia Indonesia. (Ilustrasi dibuat oleh AI).

Ia juga merujuk berbagai riset global yang menunjukkan intervensi gizi melalui program makan sekolah berdampak positif terhadap pendidikan. Siswa penerima makanan bergizi, kata dia, cenderung memiliki kemampuan kognitif lebih baik, tingkat kehadiran sekolah lebih tinggi, dan peluang menyelesaikan pendidikan menengah lebih besar.

Data implementasi yang dipaparkan dalam webinar menunjukkan hingga 2025 program MBG telah menjangkau 41,2 juta penerima manfaat di 34 provinsi. Setiap hari, sekitar 5,2 juta porsi makanan didistribusikan melalui jaringan dapur layanan gizi nasional.

Dampak ekonominya pun disebut signifikan. Program ini diklaim menciptakan lebih dari 240 ribu lapangan kerja baru dan meningkatkan penyerapan produk pertanian lokal senilai Rp 8,2 triliun pada kuartal pertama 2025.

Kendati demikian, Prof Sukri mengingatkan bahwa capaian tersebut masih dibayangi persoalan struktural. Infrastruktur dapur layanan gizi baru mencapai 1.873 unit, jauh dari target nasional 30 ribu unit.

“Kita memiliki arah kebijakan yang tepat, tetapi implementasi di lapangan masih membutuhkan kerja keras yang sangat besar,” ujarnya.

Ia juga menyoroti persoalan keamanan pangan, kualitas menu, dan tata kelola. Sejumlah kajian, menurut dia, menunjukkan hanya sebagian kecil menu yang memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi.

Di sisi lain, laporan pengawasan menemukan risiko maladministrasi, keterlambatan distribusi, konflik kepentingan dalam pengadaan bahan pangan, serta lemahnya transparansi verifikasi mitra.

Dari sisi fiskal, implementasi penuh program ini diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp 420 triliun per tahun.

Karena itu, Prof Sukri menekankan perlunya penguatan regulasi, penerapan standar keamanan pangan internasional seperti Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), audit independen berkala, dan sistem pemantauan digital yang transparan.

Belajar dari Jepang, Brasil, dan Korea Selatan, kata dia, program makan sekolah membutuhkan komitmen jangka panjang lima hingga sepuluh tahun untuk mencapai sistem yang matang.

“Ketika anak-anak dapat makan dengan aman dan bergizi di sekolah, barulah kita bisa berbicara tentang Indonesia yang benar-benar maju,” tegas Prof Sukri. (*)