MAKASSAR, UNHAS.TV— Webinar Nasional (17/3) yang menghadirkan Prof. Sukri Palutturi, SKM, M.Kes., MSc.PH., Ph.D sebagai Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makanan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menyoroti secara komprehensif arah kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Dalam paparannya, Prof. Sukri menjelaskan bahwa program MBG merupakan kebijakan nasional yang memberikan makanan bergizi secara gratis kepada kelompok rentan seperti siswa dari jenjang PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui sebagai bagian dari upaya sistematis memperbaiki kualitas gizi masyarakat sejak usia dini.

“Program pemberian makanan bergizi gratis kepada peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui merupakan langkah strategis untuk membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045 melalui pemenuhan gizi sejak dini,” ujar Prof. Sukri dalam presentasinya pada webinar tersebut.

Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, pembentukan Badan Gizi Nasional, serta sejumlah regulasi kesehatan yang menempatkan gizi sebagai prioritas pembangunan manusia di Indonesia.

Dalam desain implementasinya, pemerintah menargetkan pembentukan sekitar 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia yang masing-masing dirancang melayani sekitar 3.000 penerima manfaat melalui dapur penyedia makanan bergizi yang tersebar di berbagai wilayah.

Prof. Sukri menegaskan bahwa urgensi program ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi gizi nasional yang masih menghadapi berbagai tantangan serius, termasuk prevalensi stunting sebesar 21,5 persen serta angka anemia pada remaja putri yang mencapai 26,8 persen, yang secara langsung berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Malnutrisi pada 1.000 hari pertama kehidupan dapat menghambat perkembangan otak secara permanen dan menyebabkan rata-rata IQ anak stunting lebih rendah hingga 10 sampai 15 poin,” ungkapnya sambil merujuk berbagai penelitian internasional mengenai hubungan antara gizi, perkembangan otak, dan produktivitas manusia.

Berbagai riset global juga menunjukkan bahwa intervensi gizi melalui program makan sekolah terbukti memberikan dampak positif terhadap pendidikan, di mana siswa penerima makanan bergizi memiliki kemampuan kognitif lebih baik, tingkat kehadiran sekolah meningkat, serta peluang menyelesaikan pendidikan menengah lebih tinggi.

Data implementasi program menunjukkan bahwa hingga tahun 2025 program MBG telah menjangkau 41,2 juta penerima manfaat di seluruh 34 provinsi Indonesia dengan distribusi sekitar 5,2 juta porsi makanan setiap hari melalui jaringan dapur layanan gizi nasional.

Program ini juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan karena menciptakan lebih dari 240.000 lapangan kerja baru serta meningkatkan penyerapan produk pertanian lokal yang nilainya mencapai Rp8,2 triliun pada kuartal pertama 2025.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan strategis negara untuk membangun Generasi Emas Indonesia 2045, di mana jutaan siswa menerima makanan bergizi melalui jaringan dapur layanan gizi nasional, namun di balik harapan besar tersebut masih terdapat berbagai tantangan implementasi seperti infrastruktur dapur, tata kelola program, serta pengawasan kualitas pangan yang harus diselesaikan agar kebijakan ini benar-benar memberikan dampak bagi masa depan sumber daya manusia Indonesia. (Ilustrasi dibuat oleh AI).

Namun demikian, Prof. Sukri mengingatkan bahwa pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kendala struktural, terutama dalam pembangunan infrastruktur dapur layanan gizi yang baru mencapai sekitar 1.873 unit dari target nasional 30.000 unit.

“Kita memiliki arah kebijakan yang tepat, tetapi implementasi di lapangan masih membutuhkan kerja keras yang sangat besar,” katanya menegaskan tantangan utama program tersebut.

Ia juga menyoroti berbagai persoalan lain yang muncul dalam pelaksanaan program, mulai dari keterbatasan standar keamanan pangan hingga masalah kualitas menu makanan yang dalam beberapa kajian hanya sebagian kecil memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang direkomendasikan oleh organisasi kesehatan.

Selain itu, sejumlah laporan pengawasan menemukan adanya potensi risiko tata kelola seperti maladministrasi, keterlambatan distribusi makanan, konflik kepentingan dalam pengadaan bahan pangan, serta kurangnya transparansi dalam sistem verifikasi mitra penyedia layanan.

Dari sisi fiskal, analisis kebijakan menunjukkan bahwa implementasi penuh program secara nasional dapat membutuhkan anggaran hingga sekitar Rp420 triliun per tahun, sehingga diperlukan perencanaan keuangan yang matang agar program tetap berkelanjutan tanpa menimbulkan tekanan terhadap stabilitas anggaran negara.

Untuk itu, Prof. Sukri menekankan pentingnya penguatan regulasi, termasuk penerapan standar keamanan pangan internasional seperti Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), audit independen secara berkala, serta sistem pemantauan digital yang transparan dan terintegrasi.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan program makan sekolah di berbagai negara menunjukkan bahwa kebijakan semacam ini memerlukan komitmen jangka panjang yang konsisten serta tata kelola yang kuat.

“Belajar dari Jepang, Brasil, dan Korea Selatan, program makan sekolah membutuhkan waktu lima hingga sepuluh tahun untuk mencapai kematangan sistem dan memberikan dampak besar bagi kualitas sumber daya manusia,” jelasnya.

Pada bagian akhir presentasinya, Prof. Sukri menekankan bahwa program MBG tidak boleh hanya dipahami sebagai program distribusi makanan, melainkan harus menjadi bagian dari transformasi kebijakan kesehatan dan pendidikan yang lebih luas.

“Ketika anak-anak dapat makan dengan aman dan bergizi di sekolah, barulah kita bisa berbicara tentang Indonesia yang benar-benar maju,” pungkasnya dalam penutup webinar tersebut. (*)