MAKASSAR, UNHAS.TV – Nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY kembali disebut dalam bursa calon wakil presiden. Namun, kemunculan putra Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tersebut dinilai belum cukup untuk dikategorikan sebagai praktik politik kekerabatan.
Dosen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Endang Sari SIP MSi menilai masih terdapat proses panjang sebelum seseorang dapat ditetapkan sebagai calon pemimpin nasional.
Endang menjelaskan, politik kekerabatan merupakan praktik pewarisan kekuasaan berdasarkan garis keturunan.
Meski demikian, menurutnya, penyebutan nama AHY dalam bursa calon wakil presiden tidak serta-merta menunjukkan adanya praktik tersebut. Ia menilai, posisi AHY saat ini masih sebatas tokoh politik yang namanya diperbincangkan.
Terlebih, proses pencalonan wakil presiden masih harus melalui sejumlah tahapan politik dan mekanisme konstitusional sebelum seseorang benar-benar ditetapkan sebagai kandidat.
“Politik kekerabatan itu di mana kekuasaan diturunkan berdasarkan garis keturunan. Tapi dalam posisi AHY, menurut saya itu bukan politik kekerabatan dalam situasi sekarang ketika namanya disebut-sebut dalam suksesi wakil presiden. Ini masih akan dipilih dan masih harus dikompetisikan. Masih panjang jalurnya,” jelas Endang.
Lebih lanjut, Endang menilai, kepemimpinan nasional pada era SBY tidak secara otomatis diwariskan kepada AHY.
Setelah masa pemerintahan SBY berakhir, Indonesia dipimpin Joko Widodo selama dua periode, kemudian dilanjutkan oleh Prabowo Subianto.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan keluarga seorang tokoh politik tidak serta-merta menjamin terjadinya pewarisan kekuasaan dalam pemerintahan nasional.
Meski demikian, Endang melihat adanya praktik politik kekerabatan dalam lingkup internal Partai Demokrat. Hal tersebut terlihat dari keberlanjutan kepemimpinan partai yang sebelumnya dipegang SBY dan kemudian dilanjutkan oleh AHY.
Ia menegaskan, fenomena politik kekerabatan perlu dilihat berdasarkan konteks dan proses perpindahan kekuasaan.
Dengan demikian, kemunculan nama AHY dalam bursa calon wakil presiden belum dapat langsung disimpulkan sebagai bentuk politik dinasti di tingkat nasional.
(Andrea Ririn Karina / Unhas TV)
Dosen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Endang Sari SIP MSi. (Dok Unhas TV)





-300x169.webp)


