MAROS, UNHAS.TV – Suasana di Kantor Bupati Maros tampak lebih lengang dari biasanya pada Jumat (17/4/2026). Kondisi ini terjadi seiring penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.

Sejumlah ruangan di kantor bupati terlihat sepi, bahkan beberapa area tanpa aktivitas pegawai sama sekali. Kebijakan WFH yang mulai efektif pekan ini menandai perubahan pola kerja ASN dalam upaya memberikan fleksibilitas sekaligus efisiensi operasional.

Dari total 6.392 ASN di lingkungan Pemkab Maros, sebanyak 1.856 pegawai menjalankan WFH pada hari tersebut, sementara 4.536 pegawai lainnya tetap bekerja dari kantor.

Meski sebagian besar ASN bekerja dari rumah, layanan publik tetap berjalan normal sehingga sebagian besar pegawai tetap harus hadir secara langsung untuk menjamin kelancaran pelayanan.

Bupati Maros, Dr HAS Chaidir Syam SIP MSi, menegaskan bahwa kebijakan ini tetap memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat.

“Masih banyak yang WFO karena pelayanan publik seperti puskesmas, rumah sakit, kecamatan, dan kelurahan tidak bisa melaksanakan WFH,” ujarnya.

Selain memberikan fleksibilitas, penerapan WFH juga dimanfaatkan untuk menghemat penggunaan energi di lingkungan perkantoran.

Sejumlah ruang yang tidak digunakan dimatikan aliran listriknya, sementara pegawai yang bekerja di kantor diarahkan untuk berkumpul dalam satu area tertentu. Penyesuaian ini juga berlaku pada jadwal rapat koordinasi, yang disesuaikan seiring perubahan sistem kerja.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Maros untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

ASN yang menjalankan WFH tetap diminta untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan koordinasi daring.

Penerapan WFH pada hari Jumat juga diharapkan mendorong budaya kerja lebih adaptif di lingkungan pemerintahan, sekaligus menurunkan beban energi dan operasional kantor.

Dengan sistem ini, pemerintah daerah optimistis dapat menjaga kualitas layanan publik sambil memberikan ruang bagi ASN untuk menyeimbangkan produktivitas dan kesejahteraan kerja.

Pemkab Maros berencana memantau dan mengevaluasi implementasi WFH secara berkala, menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan operasional dan pelayanan masyarakat, serta mempertimbangkan umpan balik pegawai untuk perbaikan berkelanjutan.

(Muh Nur Alim / Unhas TV)