MAKASSAR, UNHAS.TV - Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu isu utama pada hari kedua The 3rd International Conference on Nutrition and Public Health 2026 di Ballroom Unhas Hotel and Convention, Makassar, Kamis (9/4/2026).

Dalam forum itu, program tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk memperbaiki status gizi masyarakat sekaligus menyiapkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Berbagai topik gizi dan kesehatan publik dibahas dalam konferensi internasional yang digelar Universitas Hasanuddin tersebut.

Namun, implementasi program Makan Bergizi Gratis di Sulawesi Selatan mendapat perhatian khusus karena dinilai menyentuh langsung kelompok paling rentan terhadap masalah gizi.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Makassar, Handayani, SKM MPH memaparkan bahwa program Makan Bergizi Gratis di Sulawesi Selatan telah berjalan selama satu tahun.

Ia menjelaskan, kantor yang dipimpinnya merupakan unit pelaksana teknis di bawah Badan Gizi Nasional yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan program itu di wilayah Sulawesi Selatan.

Menurut Handayani, program tersebut menyasar penerima manfaat dari berbagai kelompok, mulai dari peserta didik tingkat PAUD hingga SMA, baik di sekolah negeri maupun swasta. Selain itu, sasaran program juga mencakup kelompok non-peserta didik, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Program ini tidak hanya soal membagikan makanan, tetapi bagaimana memastikan kebutuhan gizi kelompok sasaran terpenuhi secara seimbang,” kata Handayani dalam pemaparannya.

Ia menambahkan, forum akademik seperti ICNPH penting untuk memperjelas pemahaman publik mengenai substansi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selama ini, menurut dia, masih banyak pandangan yang keliru di masyarakat terkait pelaksanaan dan tujuan program tersebut. Karena itu, penjelasan yang berbasis data dan pengalaman lapangan dinilai perlu terus dilakukan agar kritik dan dinamika yang muncul dapat dijawab secara terbuka.

Handayani juga menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki posisi penting dalam mendukung keberlanjutan program. Kampus, kata dia, dapat berkontribusi melalui riset, edukasi, dan pengawasan berbasis ilmiah.

Dukungan itu dianggap penting agar program tidak berhenti sebagai kebijakan jangka pendek, melainkan berkembang menjadi intervensi gizi yang terukur dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, aspek pengelolaan pangan dan keamanan pangan disebut sebagai perhatian utama. Setiap makanan yang diberikan harus memenuhi prinsip gizi seimbang, aman dikonsumsi, serta sesuai dengan kebutuhan kelompok penerima manfaat.

Menurut Handayani, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh cakupan distribusi, tetapi juga kualitas komposisi makanan yang diberikan.

Ia mengingatkan bahwa intervensi gizi sejak dini menjadi faktor penentu dalam menghadapi bonus demografi pada 2045.

Tanpa perbaikan gizi yang serius sejak sekarang, terutama pada anak-anak, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, Indonesia justru berisiko menghadapi beban demografi di masa depan.

“Kalau intervensi gizi tidak dilakukan dari sekarang, maka kelompok usia produktif pada 2045 bisa jadi tidak tumbuh optimal. Itu yang harus dicegah,” ujarnya.

Melalui konferensi ini, penyelenggara berharap kolaborasi lintas sektor dapat semakin diperkuat untuk menopang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar program tersebut benar-benar memberi dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

(Venny Septiani Semuel / Rahmatia Ardi / Unhas TV)