MAKASSAR, UNHAS.TV - Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan berbasis data dan keberlanjutan kembali ditegaskan dalam pertemuan strategis yang berlangsung di Gedung Ipteks Universitas Hasanuddin (Unhas), Rabu (16/7/2025).
Dalam forum tahunan Unit Pengelola Perikanan (UPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713, 714, dan 715, Pemprov menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota.
Pertemuan ini menghadirkan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Komjen Pol (Purn) Drs Lotharia Latif SH MHum serta diikuti lebih dari 130 peserta dari unsur pemerintah daerah, akademisi, pelaku industri, hingga mitra strategis KKP.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel, Dr Muhammad Ilyas ST MSc menyampaikan pentingnya dukungan data akurat dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
“Kita butuh data akurat dan terupdate terkait potensi perikanan laut terkini. Hal ini untuk memastikan kebijakan tata kelola pemanfaatannya tepat, tidak over eksploitasi, dan berkelanjutan," kata Ilyas.
Dalam forum tersebut, isu pengelolaan tuna dan kuota ikan juga menjadi sorotan. Ilyas menekankan perlunya sinergi lintas pemerintahan dalam mengelola sumber daya kelautan secara bijak.
"Kita perlu kolaborasi kuat secara vertikal pemerintahan. Baik Pusat, Provinsi, dan Kabupaten diperkuat sehingga sumber daya laut dan perikanan, seperti tuna dapat berkelanjutan,” ujarnya.
Sulsel sendiri telah mencanangkan target konservasi laut seluas 860.000 hektare. Sebagian kawasan telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, dan sisanya tengah dalam proses pencadangan oleh Gubernur.
“Sudah berjalan konservasi laut. Beberapa sudah ditetapkan Menteri KP dan dicadangkan Pak Gubernur," sebutnya.
Selaras dengan arah kebijakan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, tata kelola laut dipandang sebagai navigasi utama dalam membangun ekonomi biru Sulsel. "Ini agar lebih detail dapat melihat interaksi zonasi tata guna perairan," jelasnya.
Saat ini, Sulawesi Selatan memiliki wilayah laut seluas lebih dari 45 ribu kilometer persegi. Dalam pengelolaannya, provinsi ini menempatkan prinsip keberlanjutan, efisiensi, dan keadilan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Melalui Perda No. 3 Tahun 2022, Sulsel menjadi provinsi pertama yang mengintegrasikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Langkah ini memberikan kepastian hukum pemanfaatan laut sesuai zonasi.
Atas inisiatif tersebut, Gubernur Sulsel baru saja menerima penghargaan nasional dalam bidang penataan ruang laut terbaik dari KKP RI, Selasa (15/7/2025).
WPPNRI 713, 714, dan 715 yang menjadi topik utama pertemuan ini mencakup kawasan perairan strategis. Wilayah 713 meliputi Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali.
Sementara WPP 714 membentang di Teluk Tolo dan Laut Banda, serta WPP 715 mencakup Laut Maluku hingga Teluk Berau.
Dalam sambutannya, Dirjen Perikanan Tangkap Lotharia Latif menegaskan pentingnya adaptasi kebijakan menghadapi tantangan sektor kelautan.
“Kita semua menyadari bahwa tantangan di sektor kelautan dan perikanan terus berkembang. Oleh karena itu, proses adaptasi harus terus dilakukan agar tujuan utama kita, yaitu peningkatan kesejahteraan nelayan, dapat tercapai secara berkelanjutan," ujarnya.
"Kita perlu bersama-sama menjaga keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan agar mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus melindungi ekosistem laut,” tambahnya.
Lotharia juga menyampaikan lima program strategis ekonomi biru KKP: perluasan kawasan konservasi perairan, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya perikanan berkelanjutan, pengawasan wilayah pesisir dan pulau kecil, serta pengendalian sampah plastik di laut.
Dukungan dari kalangan akademik pun mengemuka. Rektor Unhas Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa MSc menegaskan kesiapan kampus merah dalam memperkuat kapasitas pengelolaan perikanan nasional.
“Sebagai tuan rumah, Unhas siap mendukung penuh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memperkuat Unit Pengelola Perikanan. Kita mulai dari Wilayah Pengelolaan Perikanan 713, dan kami menaruh komitmen besar di dalamnya. Harapan kami bisa menjadi percontohan nasional," jelas Prof JJ.
Pertemuan ini akan berlangsung hingga Jumat (18/7), dengan fokus menyusun rekomendasi strategis bagi tata kelola perikanan yang adil dan berkelanjutan, khususnya di kawasan Indonesia timur.
(Rahmatia Ardi / Unhas.TV)
