Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin melakukan Soft launching Petepete Laut di Dermaga Pulau Barrang Lompo, Kecamatan Sangkarrang, Makassar, Jumat (13/6/2026). (Dok Pemkot Makassar)

Selain keselamatan penumpang, pemerintah juga menyoroti kondisi infrastruktur dermaga di beberapa pulau tujuan. Di Pulau Bone Tambu misalnya, kedalaman perairan hanya sekitar satu meter di area sandar.

Kondisi ini membuat kapal tidak dapat merapat langsung ke dermaga. Penumpang harus dipindahkan menggunakan perahu kecil atau tender boat.

Situasi ini menimbulkan risiko tambahan, terutama saat gelombang tinggi atau cuaca buruk. Pemerintah menyebut kondisi ini sebagai tantangan serius yang harus segera direspons.

Hal yang direncanakan adalah pembangunan dermaga yang lebih aman dan representatif. Tanpa infrastruktur yang memadai, standar keselamatan pelayaran sulit dijaga secara optimal.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Makassar menyebut program ini tidak menggunakan anggaran baru secara khusus. Operasional kapal dijalankan melalui skema anggaran yang sudah tersedia di Dinas Perhubungan.

Untuk bahan bakar, pemeliharaan, hingga gaji awak kapal yang mencapai sekitar Rp246 juta per tahun, seluruhnya diambil dari pos anggaran eksisting.

Meski demikian, sejumlah pengamat transportasi laut menilai tantangan terbesar program ini bukan hanya pada pendanaan, tetapi pada konsistensi standar keselamatan dalam jangka panjang.

Kapal kayu dengan rute antarpulau yang relatif jauh dinilai memerlukan pengawasan ketat, terutama pada musim angin timur yang dikenal ekstrem di wilayah Selat Makassar.

Pemerintah Kota Makassar menyatakan akan mengevaluasi kebutuhan penambahan armada. Saat ini hanya satu kapal yang beroperasi, namun ke depan direncanakan penambahan dua hingga tiga unit.

Penambahan armada untuk memperluas jangkauan layanan. "Setiap penambahan armada, akan tetap mengacu pada standar keselamatan yang sama," ujar Rheza.

Program Pete-pete Laut juga menyasar kelompok masyarakat yang paling rentan dalam akses transportasi, seperti pelajar, tenaga kesehatan, dan guru yang bertugas di pulau-pulau. Selama ini mereka kerap menghadapi keterlambatan layanan akibat keterbatasan jadwal kapal komersial.

Di lapangan, warga menyambut positif layanan gratis ini. Namun di balik apresiasi tersebut, kebutuhan akan kepastian keselamatan tetap menjadi sorotan utama. Beberapa warga mengaku masih khawatir terhadap kondisi cuaca dan minimnya fasilitas sandar di beberapa pulau.

Pemerintah Kota Makassar menegaskan bahwa keselamatan menjadi prinsip utama dalam seluruh operasional program.

Selain kewajiban penggunaan pelampung, kapal juga dilengkapi perangkat komunikasi untuk menjamin koordinasi dengan pos terdekat selama perjalanan. Sistem komunikasi ini menjadi bagian dari prosedur darurat jika terjadi insiden di laut.

Program ini juga diposisikan sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan wilayah kepulauan. Namun keberlanjutannya sangat bergantung pada disiplin keselamatan dan kesiapan infrastruktur pendukung.

Dalam konteks lebih luas, Pete-pete Laut memperlihatkan bagaimana layanan publik di wilayah kepulauan tidak hanya soal akses dan biaya, tetapi juga soal risiko.

Di antara janji pemerataan dan kebutuhan mobilitas, keselamatan tetap menjadi variabel paling menentukan apakah program ini akan bertahan atau justru menambah daftar panjang persoalan transportasi laut di Indonesia timur. (*)