MAKASSAR, UNHAS.TV - Pemerintah Kota Makassar resmi mengoperasikan layanan transportasi laut gratis bagi warga kepulauan di Kecamatan Sangkarrang melalui kapal “KM Banawa Nusantara 27” yang dikenal sebagai Pete-pete Laut, Jumat (12/6/2026).

Program ini diluncurkan untuk menjawab persoalan klasik keterisolasian wilayah kepulauan yang selama ini bergantung pada transportasi tidak terjadwal dan berbiaya tinggi.

Layanan ini mulai beroperasi dengan rute Pulau Barrang Lompo, Bone Tambu, Lumu-Lumu, Langkai, hingga pulau terluar di wilayah Kota Makassar.

Kapal berangkat dari Barrang Lompo setiap hari Senin pukul 07.00 Wita dengan sistem layanan antar-jemput warga. Pemerintah menegaskan seluruh layanan diberikan tanpa tarif. Tidak ada tiket, tidak ada pungutan.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyebut program ini sebagai bentuk koreksi terhadap kesenjangan akses layanan dasar yakni transportasi antara daratan dan kepulauan.

Namun di balik pernyataan itu, pemerintah juga menempatkan isu keselamatan sebagai titik paling krusial dari operasi kapal penumpang ini.

Kapal yang digunakan merupakan kapal kayu jenis Banawa Nusantara dengan kapasitas terbatas sekitar 30 penumpang.

Kondisi ini membuat pengawasan jumlah penumpang menjadi perhatian utama. Pemerintah Kota Makassar menegaskan tidak boleh terjadi kelebihan muatan dalam kondisi apa pun. Petugas Dinas Perhubungan diwajibkan melakukan pemeriksaan sebelum kapal berangkat.

Setiap penumpang wajib menggunakan jaket pelampung. Kebijakan ini tidak bersifat imbauan, melainkan standar operasional wajib.

Pemerintah bahkan menyiapkan satu life jacket untuk setiap penumpang tanpa pengecualian. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menekan risiko kecelakaan laut yang selama ini kerap terjadi di wilayah perairan Sulawesi Selatan.

Dari sisi operasional, Dinas Perhubungan Kota Makassar memastikan seluruh awak kapal telah mengantongi sertifikasi keselamatan pelayaran. Lima awak kapal terdiri atas kapten, juru mudi, dan tiga anak buah kapal.

Seluruhnya telah mengikuti pelatihan Basic Safety Training, Advanced Fire Fighting, dan Security Awareness Training. Sertifikasi ini menjadi standar minimum keselamatan pelayaran internasional yang kini diterapkan dalam layanan publik daerah.

Kepala Dinas Perhubungan Makassar, Muhammad Rheza, menegaskan bahwa aspek keselamatan tidak boleh dikompromikan meskipun layanan ini bersifat gratis. Menurut dia, transportasi publik laut memiliki risiko tinggi sehingga disiplin prosedur menjadi keharusan.

Perbaikan dan Pembangunan Infrastruktur Dermaga