MAKASSAR, UNHAS.TV - Universitas Hasanuddin terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan benua maritim melalui kolaborasi strategis dengan Pemerintah Kota Makassar.

Hal itu ditandai dengan kunjungan Policy & Governance Laboratory (POLiGOV) Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unhas ke Balai Kota Makassar pada Senin, 19 Januari 2026.

Rombongan Unhas diterima langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) antara lain Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Kemudian dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perhubungan Kota Makassar dalam rangka penguatan sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

Delegasi Unhas diwakili oleh Dr. Ishak Salim, MA, dan Andi Ahmad Yani, M.Si., MPA., M.Sc., yang didampingi Muhammad Farid selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (HUMANIS) FISIP Unhas.

Dalam pertemuan tersebut, POLiGOV menyerahkan policy brief hasil studi lapangan Kelas Governansi Maritim yang dilaksanakan di Pulau Barrang Caddi pada Oktober 2025.

Policy brief tersebut memotret berbagai tantangan pembangunan wilayah kepulauan Kota Makassar, khususnya terkait keterbatasan akses layanan dasar masyarakat pulau akibat kondisi geografis yang terpisah dari daratan utama.

Temuan lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan signifikan dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, transportasi laut, ketersediaan air bersih, serta pengelolaan lingkungan hidup.

Dorong Tata Kelola Berkeadilan

Andi Ahmad Yani menjelaskan bahwa keterbatasan fasilitas pendidikan lanjutan di pulau kecil menyebabkan meningkatnya beban biaya yang harus ditanggung masyarakat ketika anak-anak melanjutkan pendidikan ke wilayah daratan.

Ia juga menyoroti kondisi infrastruktur transportasi laut seperti Dermaga Kayu Bangkoa yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar layanan publik yang aman, inklusif, dan ramah bagi seluruh pengguna termasuk penyandang disabilitas.

Dr. Ishak Salim menambahkan bahwa abrasi pantai merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan pulau-pulau kecil, sementara upaya penanganan swadaya masyarakat seperti penggunaan batu karang justru berpotensi merusak ekosistem laut.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut hadirnya pendekatan kebijakan yang lebih terintegrasi, berbasis ilmu pengetahuan, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan pesisir.

Dalam kesempatan itu, POLiGOV menegaskan pentingnya menempatkan masyarakat pulau sebagai mitra utama dalam pembangunan wilayah pesisir dan kepulauan melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik kontribusi akademik Universitas Hasanuddin melalui kajian dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.

Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat pulau serta membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam perumusan kebijakan pembangunan kepulauan.

Pertemuan ini sekaligus menegaskan peran strategis Universitas Hasanuddin sebagai mitra pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan benua maritim melalui riset, pengabdian, dan penguatan kebijakan publik yang inklusif dan berkelanjutan. (*)