![](https://unhas.tv/public/uploads/wp/2024/03/2019-01-28-Dubes-Australia-03-1024x574.webp)
”Ya, kalau anak anak Pak Jokowi maju dalam pilkada, belum ada aturan yang melarang, Gibran cawe cawe mendukung anak mantunya, atau adik iparnya itu berarti akan memperalat lagi struktur politik dan pemerintahan untuk memenangkan adek-adek iparnya,” jelasnya kepada Unhas TV.
Menurut nantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Unhas ini, setiap orang memiliki hak untuk mencalonkan diri dalam politik. Dinasti politik bisa diterima jika dilakukan dengan benar.
Contohnya, saat masa kepemimpinan berakhir, baru boleh ada penerus. Bukan sementara masih berkuasa, anggota keluarga lain juga bisa menduduki jabatan.
Ia mengatakan, salah satu kriteria dasar psikologi demokrasi William Ebenstein adalah penekanan pada cara. Bahwa dalam sistem demokrasi, proses politik harus mencerminkan nilai-nilai demokratis seperti keadilan, kesetaraan dan akuntabilitas.
”Menurut saya dinasti politik boleh saja yang penting yang pertama jangan pada saat presiden berkuasa mengkader adeknya di mana-mana,” ujarnya,
Meskipun menurutnya dinasti politik boleh saja diterima, Prof. Armin itu tetap menekankan jika keluarga politik tertentu terus memegang kendali dalam proses politik akan berdampak terhadap kehidupan demokrasi Indonesia, terlebih lagi jika keluarga tersebut belum memiliki dasar politik dan pengalaman yang kuat.
”Mendapat suara besar buka karena komptensinya tapi kompetensi bapaknya yang dipindahkan keanaknya. Itu yang mencederai demokrasi,” ungkapnya
Prof. Armin berharap agar aturan pemilu di Indonesia diperbaiki, termasuk syarat-syarat pencalonan pemilu ataupun pilkada. Ia menyatakan bahwa pengalaman seperti kelolosan Gibran sebagai calon wakil presiden dinilai kurang etis. ia juga berharap agar pemilu-pilkada di Indonesia menjadi lebih bersih, jujur dan adil.
Terlepas dari itu, majunya anak-menantu presiden dalam pilkada 2024 tak menjadi persolan mengingat hak politik yang dimiliki masing-masing individu. Tugas masyarakat menilai berdasarkan kualitas dan pengalaman bukan karena calon tersebut anak pejabat atau memiliki hubungan lainnya.
Zulkarnaen / Muhammad Syaiful