MAKASSAR, UNHAS.TV - Pemerintah Kota Makassar melalui Inspektorat Daerah menggelar Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Pelaksanaan Kegiatan pada jajaran perangkat daerah.

Acara yang merupakan Angkatan IX ini berlangsung di Ballroom Lt. 1, Gedung Makassar Government Center and Services (MGCS), Jalan Slamet Riyadi, Makassar, Senin (17/11/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah pejabat dan perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar.

Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Bapenda Makassar, Zulfikar Zainal, turut hadir mewakili instansi dan menegaskan bahwa pencegahan korupsi merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

Dalam sosialisasi tersebut, Inspektorat Daerah memberikan pemahaman mengenai potensi risiko korupsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, tata kelola anggaran, hingga mekanisme pengawasan internal.

Seluruh peserta diajak untuk memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi serta transparansi dalam menjalankan tugas.

Zulfikar Zainal menyampaikan bahwa momentum sosialisasi ini sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mencegah munculnya penyimpangan.

“Kami di Bapenda berkomitmen memperkuat integritas aparatur. Kegiatan seperti ini menjadi pengingat bahwa setiap proses pelayanan publik harus berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pencegahan Tipikor tidak hanya bergantung pada pengawasan, tetapi juga pada kesadaran aparatur dalam memegang teguh etika birokrasi.

“Pencegahan itu bermula dari diri sendiri. Jika setiap pegawai memahami aturan, menjunjung etika, dan bekerja sesuai prosedur, maka potensi penyimpangan dapat ditekan secara signifikan,” kata Zulfikar.

Sosialisasi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antarlembaga dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih di Kota Makassar.

Melalui pendidikan dan penguatan tata kelola, Pemkot Makassar menargetkan peningkatan integritas aparatur, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan anggaran daerah.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab, memberikan ruang bagi peserta untuk memperdalam pengetahuan terkait strategi pencegahan korupsi di lingkungan kerja masing-masing. (*)