JAKARTA, UNHAS.TV - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan semua pihak berani melawan mafia tanah. Jusuf Kalla menyinggung hal itu sekaitan kasus penyerobotan tanah miliknya oleh perusahaan pengembang perumahan dan kawasan di Kota Makassar.

"Jadi mafia itu harus diberantas, harus dilawan. Kalau dibiarkan akan begini akibatnya," kata JK usai menjadi narasumber di acara "9th World Peace Forum 2025" di Gedung Nusantara V DPR RI, Jakarta, Senin (10/11/2025).

JK kembali menekankan bahwa tanah di wilayah Tanjung Bunga, Kecammatan Tamalate, Kota Makassar, adalah miliknya. Bahkan sudah dipertegas oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nusron Wahid.

"Karena Menteri Nusron telah menyatakan itu yang sah adalah milik saya," ujarnya kepada wartawan.

Ia menambahkan bahwa kasus mafia tidak hanya terjadi di Makassar, tapi juga di banyak tempat. Hal itu dinilai sebagai tindakan kriminal yang dibuat dengan cara rekayasa seperti memalsukan dokumen serta memalsukan orang.

"Itu praktik yang terjadi di mana-mana. dan itu harus kita lawan bersama-sama. Kalau tidak, masyarakat akan selalu menjadi korban walaupun punya legal formal yang tidak bisa dibantah," beber JK lagi.  

JK bertindak karena mempertanyakan eksekusi tanah seluas 16,4 hektare di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan, oleh pengadilan atas permintaan dari Grup Lippo, PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD).  

Menurut JK, tanah tersebut merupakan milik Grup Hadji Kalla yang dibelinya secara resmi dan telah dikuasai selama 30 tahun. Namun belakngan, tanah tersebut diakui sebagai aset dari PT GMTD(*)