MAKASSAR, UNHAS.TV - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur bekerja sama Pusat Pengembangan Kebijakan Publik (P2KP) Universitas Hasanuddin (Unhas) menyelenggarakan Konsultasi Publik Roadmap 50 Program Unggulan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2030. 

Kegiatan yang menjadi bagian penting dalam penyusunan arah pembangunan daerah ini berlangsung di Aula Malino Highland, Gowa, Jumat sampai Sabtu (12-13/12/2025).

Konsultasi publik menghadirkan pemangku kebijakan Kabupaten Kutai Timur dan tim penyusun dari Unhas, dengan tujuan menyempurnakan dokumen roadmap sekaligus memastikan keselarasan antara visi kepala daerah, hingga kondisi objektif lapangan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kutai Timur Noviari Noor ST MT mewakili bupati menjelaskan, 50 program unggulan merupakan komitmen strategis pembangunan yang dirumuskan langsung oleh pimpinan daerah. 

Program tersebut menjadi mandat yang harus dilaksanakan secara terarah dalam lima tahun ke depan. Roadmap ini akan menjadi acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengeksekusi program prioritas. 

"Setiap tahun selalu ada program yang perlu dijabarkan kembali. Karena itu, penyusunan roadmap menjadi sangat krusial agar implementasi 50 program unggulan dapat berjalan efektif dan terukur untuk lima tahun masa kepemimpinan bupati dan wakil bupati," jelas Noviari.

Noviari menambahkan, 50 program unggulan tersebut telah termuat dalam RPJMD, sehingga keberadaan roadmap menjadi instrumen teknis yang memandu OPD dalam mengeksekusi program secara rinci dan terfokus. Dirinya menyampaikan apresiasi kepada tim penyusun Unhas yang telah memberikan dukungan teknis dalam proses ini.

Kegiatan resmi dibuka Kepala Kantor Sekretariat Rektor Dr Sawedi Muhammad SSos MSc. Dirinya menyampaikan, pendampingan perencanaan pembangunan merupakan bagian dari kontribusi akademik Unhas dalam memperkuat tata kelola pembangunan daerah. Ia menambahkan, konsultasi publik ini sekaligus menjadi ruang diskusi strategis untuk menguji ketepatan arah perencanaan daerah.

Dr Sawedi memaparkan beberapa catatan kritis terkait kerangka perencanaan. Menurutnya, tradisi perencanaan pembangunan umumnya menggabungkan pendekatan teknokratik dan perencanaan politik. Kombinasi ini menurutnya, menjadi model yang relevan untuk menangkap kondisi objektif masyarakat.

"Prinsip yang harus dipenuhi dalam penerapan pendekatan ini yaitu learning by doing , pendekatan publik hingga kolaborasi dengan berbagai aktor pembangunan. OPD didorong untuk bergerak proaktif, melakukan evaluasi, dan membangun kemitraan berkelanjutan," jelas Dr Sawedi.

Kepala P2KP Unhas Dr Sultan Suhab SE MSi memaparkan draf awal roadmap, yang merupakan pendamping strategis bagi RPJMD. Dokumen ini memiliki fungsi tambahan sebagai pengingat yang memastikan arah pembangunan daerah tetap konsisten. 

"Roadmap ini membantu kepala daerah menjaga fokus pada target yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi instrumen kontrol yang memungkinkan seluruh perangkat daerah melakukan evaluasi berkelanjutan demi mewujudkan pembangunan yang lebih terarah dan terukur," kata Dr Sultan.

Pemerintah menetapkan lima misi pembangunan dan merumuskan 50 Program Unggulan sebagai percepatan capaian. Untuk itu, diperlukan dokumen teknis berisi strategi, pendanaan, kebutuhan sumber daya, indikator kinerja, serta koordinasi perangkat daerah agar pelaksanaan program berjalan efektif dan terintegrasi.(*)