MAKASSAR, UNHAS.TV - Sebanyak 76 sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Makassar mulai membenahi pengelolaan perpustakaan untuk memenuhi Standar Nasional Perpustakaan atau SNP.

Upaya itu didorong Dinas Perpustakaan Kota Makassar melalui lokakarya pengelolaan perpustakaan sekolah yang digelar pada Selasa (11/8/2026).

Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 150 peserta. Masing-masing sekolah mengutus kepala sekolah dan kepala perpustakaan.

Keterlibatan kepala sekolah dinilai penting karena dukungan pimpinan menjadi salah satu faktor yang menentukan pengembangan perpustakaan di lingkungan pendidikan.

Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar Aryati Puspasari Abady mengatakan jumlah perpustakaan sekolah yang telah terakreditasi masih relatif sedikit. Dari lebih dari 600 perpustakaan SD dan SMP di Makassar, baru sekitar 61 perpustakaan yang mengantongi akreditasi.

“Karena itu, kita perlu mendorong sekolah untuk membenahi perpustakaannya secara bertahap agar sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan,” kata Aryati.

Menurut dia, perpustakaan sekolah tak semestinya hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan dan meminjam buku. Perpustakaan perlu dikembangkan menjadi pusat sumber belajar sekaligus ruang yang mendorong tumbuhnya budaya baca dan kemampuan literasi peserta didik.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Dinas Perpustakaan Makassar, Tulus Wulan Juni, mengatakan tingginya kehadiran kepala sekolah dan pengelola perpustakaan menunjukkan besarnya kebutuhan sekolah terhadap penguatan kapasitas pengelolaan perpustakaan.

“Ini juga menunjukkan kepedulian mereka terhadap pengembangan perpustakaan sekolah sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan,” ujarnya.

Lokakarya menghadirkan Pustakawan Madya Universitas Negeri Makassar (UNM) Amaluddin Zaihal dan Pustakawan Ahli Madya Universitas Hasanuddin (Unhas) Iskandar. Keduanya merupakan asesor akreditasi perpustakaan wilayah Sulawesi Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapat materi mengenai enam komponen SNP dan mengikuti simulasi penilaian secara mandiri terhadap kondisi perpustakaan di sekolah masing-masing.

Hasil simulasi menunjukkan tingkat kesiapan yang berbeda-beda. Perpustakaan peserta masuk kategori A, B, ataupun C.

Hasil itu akan digunakan sebagai gambaran awal untuk memetakan komponen yang telah terpenuhi dan bagian yang masih harus diperbaiki sebelum sekolah mengajukan akreditasi.

Dinas Perpustakaan Makassar selanjutnya akan menggelar bimbingan teknis peningkatan kapasitas bagi kepala dan tenaga perpustakaan.

Program tersebut ditujukan untuk memperdalam penerapan enam komponen SNP sekaligus mendampingi sekolah yang dinilai siap mengikuti akreditasi pada 2026.

Pembinaan akan dilakukan secara bertahap melalui lokakarya, simulasi, perbaikan, dan bimbingan teknis. Pemerintah Kota Makassar berharap langkah tersebut dapat meningkatkan jumlah perpustakaan sekolah berstandar nasional sekaligus memperkuat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Tingkat Kegemaran Membaca di kota itu. (*)