JAKARTA, UNHAS.TV - Pemerintah Indonesia menetapkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 300 triliun untuk tahun 2026, melonjak signifikan dari alokasi 2025 yang sebesar Rp 171 triliun. 

Kenaikan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperkuat ketahanan pangan, mengatasi stunting, dan mendorong pemerataan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran MBG 2026 akan melampaui Rp300 triliun, naik hampir dua kali lipat dari tahun ini. "Makan bergizi gratis tahun ini Rp 71 triliun, kita cadangkan tambahan Rp 100 triliun, tahun depan kalau 82,9 juta penerima akan mendapatkan itu, lebih dari Rp300 triliun," kata Sri Mulyani pada Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI, Rabu (13/8/2025).

Sri Mulyani menambahkan, program ini dapat diintegrasikan dengan rantai pasok halal, memberikan peluang besar bagi pelaku ekonomi syariah.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan juga menyatakan optimismenya terhadap dampak program ini. Dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Luhut menyebut anggaran Rp 300 triliun akan menciptakan simpul-simpul ekonomi baru di berbagai daerah, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. 

"Program ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen jika dilaksanakan dengan pengawasan ketat dan kerja tim yang solid," ujarnya.

Program MBG, yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat termasuk pelajar, ibu hamil, menyusui, dan balita, dijalankan melalui 32 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum. 

Hingga Mei 2025, realisasi anggaran baru mencapai Rp 3 triliun, menjangkau 3,98 juta penerima, menunjukkan tantangan dalam mempercepat distribusi. Meski demikian, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan kesiapan pemerintah menambah anggaran jika target penerima tercapai.

Luhut menekankan bahwa MBG bukan sekadar program sosial, tetapi juga katalis ekonomi yang melibatkan petani, UMKM, dan nelayan lokal untuk memasok bahan pangan. 

"Ini akan menggerakkan ekonomi lokal dan menciptakan kesetaraan nasional," ujarnya. Program ini diharapkan menjadi bagian dari strategi menuju visi Indonesia Emas 2045, dengan target pertumbuhan ekonomi 6-8% pada 2028-2030.

Tantangan pelaksanaan MBG dijalankan di tengah rendahnya realisasi anggaran dan kebutuhan pengawasan ketat untuk memastikan efektivitas program. Pemerintah berkomitmen memperluas cakupan MBG secara nasional, dengan fokus pada daerah-daerah terpencil, untuk mewujudkan dampak ekonomi dan sosial yang maksimal.(*)