MAKASSAR, UNHAS.TV – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menuai kritik dari masyarakat di tengah dampak asap yang mengancam kesehatan dan aktivitas warga.

Akademisi Universitas Hasanuddin, Prof Dr Ir Syamsu Rijal SHut MSi IPU, menilai kritik tersebut perlu ditanggapi secara positif oleh pemerintah melalui tindakan nyata dan kolaborasi lintas kementerian.

Keluhan masyarakat terhadap penanganan karhutla menjadi sorotan di tengah kebakaran yang meluas dan dampak asap yang dirasakan warga.

Kondisi ini menuntut pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga memastikan perlindungan kesehatan masyarakat, kesiapan sarana pendukung, dan penanganan dampak sosial.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan Unhas tersebut mengungkapkan bahwa kritik masyarakat merupakan bagian dari aspirasi publik yang perlu didengarkan.

Menurutnya, pemerintah perlu menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi dan memperkuat koordinasi antarlembaga agar penanganan karhutla berjalan lebih menyeluruh.

“Pemerintah juga tidak boleh anti kritik. Ini kan jeritan masyarakat, jeritan rakyat, kadang memang hal-hal seperti ini harus tersampaikan dan sebagai pemerintah, pemimpin negeri ini tidak boleh cepat tersinggung,” ungkap Syamsu Rijal.

Ia menjelaskan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga, tidak hanya instansi yang bertanggung jawab terhadap sektor kehutanan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta lembaga terkait lainnya dinilai perlu mengambil peran sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Menurutnya, dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan, keselamatan, dan kebutuhan dasar masyarakat.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan sarana pendukung, layanan kesehatan, serta kesiapan penanganan apabila masyarakat harus mengungsi.

Syamsu Rijal menuturkan, kritik masyarakat juga mencerminkan harapan agar pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan warga.

Ia menilai, penanganan bencana yang mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Selain merespons kritik, Syamsu Rijal menekankan pentingnya pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.

Ia menilai, pemerintah tidak seharusnya hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi perlu melakukan pengecekan untuk mengetahui kendala yang dihadapi petugas dan masyarakat terdampak.

Menurutnya, evaluasi langsung diperlukan agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi di lapangan. Langkah tersebut mencakup pemeriksaan terhadap kesiapan petugas, ketersediaan sarana pemadaman, serta koordinasi antarlembaga dalam menangani kebakaran dan dampaknya.

Ia juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa laporan penanganan karhutla sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Dengan pengawasan langsung, pemerintah dapat mengidentifikasi persoalan yang belum tertangani sekaligus menentukan langkah perbaikan secara lebih tepat.

Syamsu Rijal menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui penyampaian laporan atau respons terhadap kritik publik.

Pemerintah perlu menunjukkan langkah konkret yang dapat dirasakan masyarakat, terutama dalam melindungi kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan aktivitas warga di wilayah terdampak.

Ia berharap, kritik masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan pengawasan di lapangan, dan memastikan penanganan karhutla berjalan lebih efektif.

Keterlibatan seluruh pihak dinilai penting agar upaya penanggulangan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dari dampak kebakaran.

(Andrea Ririn Karina / Unhas TV)