JAKARTA, UNHAS.TV - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meluapkan amarahnya di rapat kerja Komisi XII DPR RI dengan Menteri ESDM di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/6/2025).

Saat itu, Bahlil sedang menjelaskan mengenai visi Presiden Prabowo Subianto mengenai swasembaga energi di desa-desa, termasuk penyediaan bahan bakar dan penyediaan listrik. 

Bahlil juga menjelaskan dua kebijakan subsidi listrik tahun anggaran 2026 yakni pemberian subsidi listrik untuk rumah tangga kepada rumah tangga miskin dan rentan, serta mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan.

"Dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan tapi laporan dari PLN 10 ribu desa ya? Oh, 10 ribu? Ini tambah? 10 ribu? Ini nggak tahu, Dirjen saya yang ngak benar atau Dirut PLN ngak benar," kata Bahlil dengan nada marah setelah mendapat data terbaru dari jajaranya yang duduk di belakangnya.

"Kalian abis ini ketemu sama saya ya? Kurang ajar kalian ini. Masih mau Dirjen kau? Ini Direksi PLN kelihatannya baru jadi materinya juga baru, padahal Dirutnya cuma satu. Tidak berubah-ubah. Jadi, oke, data mereka ini yang mungkin up to date, sayanngya yang tidak laporkan," lanjutnya.  

Bahlil sejak awal menyebutkan, kehadirannya dihadiri Wakil Menteri ESDM, semua dirjen di lingkungan ESDM, Kepala BPH Migas, dan Dirut PT PLN Dirut PLN Darmawan Prasodjo.

Bahlil juga menegaskan instruksi Presiden agar desa-desa yang tidak mendapat penerangan listrik agar menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari kecamatan dan ibukota kabupaten.(*)