MAKASSAR, UNHAS.TV - Pembangunan wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan wilayah daratan, terutama dalam menghadapi persoalan lingkungan dan keterbatasan akses pelayanan dasar. 

Untuk mendorong pembangunan yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan, Komite Kepulauan Tanakeke memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, komunitas lingkungan, serta berbagai pemangku kepentingan.

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam talkshow Unhas Green bertema “Komite Kepulauan Tanakeke: Kolaborasi untuk Tanakeke Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan” yang berlangsung di Studio Podcast Unhas TV, Jumat (13/11/2026).

Talkshow ini menghadirkan Bupati Takalar, Ir H Mohammad Firdaus Daeng Manye MM, anggota Komite Kepulauan Tanakeke sekaligus Kepala Desa Tompotana, Awaluddin, serta perwakilan kelompok Womangrove, Rabasia Dg. Nutta.

Dalam diskusi tersebut, dijelaskan bahwa Komite Kepulauan Tanakeke dibentuk pada 2024 sebagai wadah kolaborasi lintas pihak untuk mengidentifikasi persoalan, menyusun solusi, dan menghubungkan aspirasi masyarakat dengan pemerintah.

Anggota Komite Kepulauan Tanakeke, Awaluddin, menjelaskan bahwa pembentukan komite dilatarbelakangi kondisi geografis Tanakeke sebagai wilayah kepulauan yang menghadapi berbagai persoalan lingkungan, mulai dari abrasi, kerusakan terumbu karang, hingga ancaman terhadap ekosistem mangrove.

“Komite Kepulauan Tanakeke merupakan lembaga antarpihak yang dibentuk oleh Bupati pada 2024. Di dalamnya terdapat pemerintah desa, komunitas masyarakat, kelompok Womangrove, kelompok pengawasan masyarakat, serta sejumlah instansi terkait,” jelasnya.

Ia menambahkan, komite berperan sebagai koordinator sekaligus fasilitator yang menjembatani masyarakat dengan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi dan mengembangkan program pembangunan kepulauan.

Sejumlah program yang telah berjalan di antaranya penguatan keanekaragaman hayati, penyusunan peraturan desa, pengembangan kelompok pengawasan laut, serta pembukaan peluang kerja sama melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk rehabilitasi mangrove.

Awaluddin juga menyebutkan bahwa salah satu fokus penting komite adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses listrik.

Upaya koordinasi dengan pemerintah pusat dan PLN telah dilakukan untuk mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal di empat desa.

Selain itu, persoalan air bersih dan pengelolaan sampah menjadi perhatian yang membutuhkan penanganan secara berkelanjutan.

Dari sisi pelestarian lingkungan, keterlibatan masyarakat, khususnya perempuan, juga menjadi bagian penting dalam upaya menjaga ekosistem mangrove di Kepulauan Tanakeke.

Perwakilan kelompok Womangrove, Rabasia Dg. Nutta, mengungkapkan bahwa kelompok tersebut terbentuk dari penggabungan tiga kelompok binaan yang diinisiasi sejak 2013 hingga 2015. 

Saat ini, Womangrove beranggotakan 15 perempuan yang aktif dalam kegiatan penanaman, pemantauan, serta pelestarian mangrove.

Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam menjaga mangrove tidak hanya berkaitan dengan kelestarian lingkungan, tetapi juga keberlangsungan sumber penghidupan masyarakat pesisir.

“Menjaga mangrove berarti menjaga anak cucu kita ke depan. Ketika mangrove sudah tidak ada, kita tidak memiliki harapan lagi untuk melindungi wilayah Kepulauan Tanakeke,” tuturnya.

Ia menjelaskan, ekosistem mangrove memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan ekonomi masyarakat karena menjadi habitat berbagai biota laut, seperti kerang dan kepiting, yang turut menjadi sumber mata pencaharian warga.

Dalam pelaksanaannya, Womangrove juga melakukan pemantauan secara berkala setiap tiga bulan untuk melihat perkembangan bibit yang telah ditanam. 

Bibit yang tidak tumbuh akan diganti dengan tanaman baru agar upaya rehabilitasi dapat berjalan optimal.

Karakteristik Geografis dan Kondisi Ekologis

Sementara itu, Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, menegaskan bahwa pembangunan Kepulauan Tanakeke harus memperhatikan karakteristik geografis dan kondisi ekologis wilayah tersebut.

Ia menyebutkan, Tanakeke memiliki sekitar 800 hingga 1.200 hektare kawasan hutan mangrove yang terhubung dengan ekosistem padang lamun dan terumbu karang. 

Ekosistem tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati sekaligus menopang kehidupan ekonomi masyarakat pesisir.

Menurutnya, mangrove juga berfungsi sebagai benteng alami untuk mengurangi dampak abrasi dan menjaga stabilitas garis pantai.

Firdaus menilai, pengakuan internasional terhadap keanekaragaman hayati Tanakeke menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk semakin memperkuat kebijakan perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kepulauan.

“Pengakuan internasional ini bukan sesuatu yang gampang. Sehingga perlu menjaga dan terus meningkatkan program-program serta kebijakan pemerintah yang mendukung persoalan lingkungan dan ekonomi di pulau-pulau terpencil,” ungkapnya.

Terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Kabupaten Takalar juga terus berkoordinasi untuk mempercepat penyediaan listrik melalui PLTS komunal, mencari alternatif pemenuhan air bersih melalui teknologi penyulingan air laut, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Selain itu, pemerintah daerah berencana menghadirkan kantor kecamatan di wilayah Kepulauan Tanakeke untuk mempermudah pelayanan publik, komunikasi, dan koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat setempat.

Melalui kolaborasi lintas sektor, Komite Kepulauan Tanakeke diharapkan dapat terus menjadi ruang komunikasi dan perumusan solusi bagi berbagai persoalan pembangunan kepulauan.

Sinergi pemerintah daerah, pemerintah desa, komunitas perempuan, masyarakat, dan perguruan tinggi menjadi langkah penting untuk memastikan perlindungan ekosistem berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Upaya tersebut sekaligus menegaskan bahwa pembangunan Kepulauan Tanakeke tidak hanya berorientasi pada kelestarian lingkungan saat ini, tetapi juga keberlanjutan sumber penghidupan bagi generasi mendatang.

(Andrea Ririn Karina / Unhas TV)