MAKASSAR, UNHAS.TV—Ratusan mahasiswa memenuhi ruang pertemuan virtual ketika Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin bersama Policy and Governance Laboratory menghadirkan akademisi Universiti Teknologi MARA Malaysia, Dr. Aida Binti Abdullah, dalam kuliah tamu internasional bertema “Public Administration Leadership: Key Challenges and the Way Forward” melalui Zoom pada Rabu (19/8/2026) untuk membedah tantangan dan masa depan kepemimpinan sektor publik di tengah disrupsi digital, ketidakpastian global, serta perubahan tuntutan masyarakat.

Layar-layar kecil yang mempertemukan Makassar dan Malaysia itu menjadi ruang belajar lintas negara ketika teori kepemimpinan tidak lagi dibicarakan sebagai kumpulan konsep abstrak, melainkan sebagai perangkat untuk menuntun birokrasi menghadapi persoalan masyarakat yang bergerak semakin cepat.

Dr. Aida merupakan dosen senior pada Faculty of Administrative Science and Policy Studies UiTM yang memiliki rekam akademik dalam bidang ilmu administrasi dan kajian kepemimpinan sektor publik. (UiTM)

Kuliah tamu tersebut dipandu Sri Nurindah Sari Arsyad, asisten peneliti Policy and Governance Laboratory atau POLiGOV FISIP Unhas, yang mengarahkan pembicaraan menuju persoalan nyata pemerintahan, mulai dari digitalisasi layanan hingga kemampuan pemimpin menjaga kepercayaan masyarakat.

Dr. Aida mengajak peserta melihat bahwa pemimpin publik masa kini tidak cukup hanya memahami prosedur, hierarki, dan peraturan, tetapi juga harus sanggup membaca perubahan teknologi, mengelola krisis, mendengarkan masyarakat, serta mengambil keputusan berbasis data dan nilai-nilai etis.

Transformasi digital menjadi salah satu tantangan terbesar karena birokrasi dituntut menyediakan layanan yang cepat dan mudah diakses tanpa mengorbankan keamanan data, kelompok masyarakat yang belum terjangkau teknologi, serta akuntabilitas penggunaan sistem kecerdasan artifisial.

Pemulihan pascapandemi, tekanan ekonomi, perubahan iklim, polarisasi sosial, dan meningkatnya ketegangan geopolitik turut memperumit tugas pemimpin pemerintahan karena berbagai persoalan tersebut saling berhubungan dan tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi secara terpisah.

Ketika Pemimpin Harus Mengubah Sekaligus Menjaga Birokrasi

Dalam paparannya, Dr. Aida mempertemukan pendekatan transformational leadership, transactional leadership, dan organizational ambidexterity untuk menjelaskan bahwa birokrasi membutuhkan pemimpin yang mampu menggerakkan perubahan sekaligus menjaga kepastian organisasi.

Krisis beban kerja dan konflik tim menghambat kinerja birokrasi serta reformasi digital di Malaysia. (Foto: Dok.Pribadi).

Kepemimpinan transformasional diperlukan untuk membangun visi, menumbuhkan keberanian berinovasi, dan menggerakkan pegawai melampaui kebiasaan lama, sedangkan kepemimpinan transaksional tetap dibutuhkan untuk memastikan target, pembagian tanggung jawab, penghargaan, serta pengawasan berjalan secara terukur.

Konsep organizational ambidexterity atau ambideksteritas organisasi kemudian menawarkan kemampuan menjalankan dua kebutuhan secara bersamaan, yakni mengeksploitasi sistem dan pengetahuan yang sudah terbukti sambil mengeksplorasi metode, teknologi, dan pelayanan baru.

Dalam konteks birokrasi Asia, ketiga pendekatan tersebut tidak dapat diterapkan secara mekanis karena reformasi harus mempertimbangkan budaya organisasi, struktur kekuasaan, nilai komunal, pola komunikasi, dan kearifan lokal yang membentuk hubungan antara pemimpin, pegawai, serta masyarakat.

Kepemimpinan yang terlalu berorientasi pada perubahan dapat menciptakan kebingungan dan kelelahan organisasi, sedangkan kepemimpinan yang hanya mempertahankan stabilitas berisiko membuat birokrasi kehilangan kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan warga.

Diskusi semakin hidup ketika peserta mengajukan pertanyaan tentang legitimasi kepemimpinan, pemberdayaan pegawai, keadilan dalam hubungan kerja, dan cara mengubah organisasi pemerintah tanpa memutus kesinambungan pelayanan publik.

Relational justice atau keadilan relasional mengemuka sebagai prinsip penting karena pegawai dan masyarakat tidak hanya menilai hasil keputusan, tetapi juga memperhatikan apakah mereka diperlakukan dengan hormat, didengarkan, diberi penjelasan, dan dilibatkan secara bermakna.

Kepercayaan Publik Menjadi Ujian Terbesar

Salah satu benang merah kuliah tersebut adalah perlunya keseimbangan antara governance capacity sebagai kemampuan pemerintah menyusun dan menjalankan kebijakan dengan ethical legitimacy sebagai penerimaan moral masyarakat terhadap kewenangan, proses, dan perilaku para pemimpinnya.

Kapasitas pemerintahan tanpa legitimasi etis dapat menghasilkan kebijakan yang efisien tetapi kehilangan dukungan masyarakat, sedangkan legitimasi tanpa kemampuan administratif berisiko berhenti pada citra kepemimpinan yang tidak mampu menyelesaikan masalah.

Dr. Aida menjelaskan kepemimpinan publik sebagai jembatan strategis menuju kinerja birokrasi terpadu dan responsif. (Foto: Dok.Pribadi).

Urgensi keseimbangan itu terlihat dalam Survei Kepercayaan OECD 2024 yang menunjukkan hanya 39 persen responden di 30 negara memiliki tingkat kepercayaan tinggi atau cukup tinggi terhadap pemerintah nasional, sementara hanya 41 persen meyakini pemerintah menggunakan bukti terbaik ketika mengambil keputusan. (OECD)

OECD juga menempatkan keandalan, daya tanggap, keterbukaan, integritas, dan keadilan sebagai unsur yang membentuk kepercayaan kepada institusi publik, sehingga kualitas kepemimpinan akhirnya diukur melalui pengalaman konkret masyarakat ketika berhadapan dengan negara. (OECD Government at a Glance 2025)

Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Unhas Prof. Alwi bersama Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Prof. Dr. Gita Susanti turut mengikuti kegiatan yang dihadiri mahasiswa program sarjana dan magister tersebut.

Bagi mahasiswa, percakapan lintas negara itu memperlihatkan bahwa administrasi publik bukan semata-mata pekerjaan mengelola dokumen dan menjalankan peraturan, melainkan ilmu yang menentukan apakah negara mampu hadir secara adil, manusiawi, dan dipercaya ketika masyarakat menghadapi perubahan.

Kuliah tamu internasional ini sekaligus memperkuat peran POLiGOV sebagai ruang pengembangan kajian kebijakan dan tata kelola yang sebelumnya juga menghasilkan diskusi akademik serta rekomendasi kebijakan mengenai persoalan pemerintahan di Sulawesi Selatan.

Melalui forum tersebut, Departemen Ilmu Administrasi FISIP Unhas tidak hanya memperluas wawasan mahasiswa mengenai perkembangan administrasi publik global, tetapi juga membuka jalan bagi penguatan pertukaran akademik, riset bersama, publikasi ilmiah, dan kolaborasi berkelanjutan dengan UiTM Malaysia.

Ketika ruang Zoom akhirnya ditutup, gagasan terpenting yang tertinggal adalah bahwa masa depan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan oleh keberanian pemimpin mengubah birokrasi tanpa kehilangan etika, keadilan, dan kepercayaan masyarakat.(*)